Opini Said Didu: Jangan Mudah Membuat Tafsiran Tentang Kerugian Negara Tanpa Landasan Hukum Yang Jelas

Said Didu: Jangan Mudah Membuat Tafsiran Tentang Kerugian Negara Tanpa Landasan Hukum Yang Jelas

sisiusaha (24/7)

creative people.. Kasus beras 'Maknyuss' sedang hangat hari-hari ini, banyak kalangan pengamat yang mempertanyakan kejelasan landasan hukum penggerebegan gudang PT Indo Beras Unggul (PT IBU). Tak kurang juga Said Didu mantan Stafsus Menteri ESDM periode 2014-2016, melalui akun twitter pribadinya @saididu memberikan kultwit pencerahan tentang kasus tersebut.

Disela-sela aktifitasnya dalam melakukan perjalalan ke Bandara menuju Lampung, @saididu mengawali kultwit kasus #beras yg sedang hangat minggu ini dengan mencantumkan hastag #beras.

1. #beras. Twit saya tdk bermaksud membela produsen beras tsb atau menyalahkan penegak hukum tapi meluruskan pengertian yg salah
2. #beras. Ada 5 pengertian yg hrs diluruskan : 1) subsidi, 2) beras premium, 3) beras oplosan, 4) kerugian negara, dan 5) peran Bulog
3. #beras. Pengertian ini penting diluruskan agar penegak hukum tdk lkkn tindakan yg bisa merugikan petani serta tdk mematikan dunia usaha
4. #beras. Subsidi di pertanian ada 2 bentuk yaitu subsidi input dan subsidi output. Pada beras atau padi terdapat 2 jenis tsb
5. #beras. Subsidi input berupa subsidi pupuk, sementara bantuan sarana spt traitor dll bukan subsidi tapi bantuan pemerintah
6. #beras. Subsidi output adalah subsidi utk beras utk rakyat miskin yg dulu diberikan nama raskin dan skrg diubah namanya jadi rastra
7. #beras. Subsidi input ditujukan utk menekan biaya produksi petani agar petani bisa sejahtera - bukan utk menekan harga jual produk petani
8. #beras. Serial ada perubahan subsidi input atau kebijakan lain, pemerintah akan mengeluarkan HPP (Harga Patokan Pemerintah) gabah/beras
9. #beras. HPP adalah harga pembelian terendah gabah/beras Bulog kelas medium produk petani. Ingat ini harga terendah !!!
10. #beras. Karena yg diatur harga terendah maka sangat tidak benar jika penegak hukum melarang petani jika menjual lebih mahal
11. #beras. Ingat bhw penerapan HPP minimum tujuannya adalah utk melindungi petani - jangan digunakan utk menekan harga petani. Ini salah
12. #beras. Adalah lucu mengaitkan harga jual petani dengan alasan mendapatkan subsidi shg hrs jual murah. Ini tdk ada aturannya !!!
13. #beras. Jika prinsip bhw tiap yg mendapatkan subsidi akan diatur harganya maka ini sangat otoriter dan lbh otoriter dari negara komunis
14. #beras. Kalau harga jual yg dpt sunsidi di atur maka polisi hrs juga mengawasi harga jual gorengan krn gunakan gas subsidi dll
15. #beras. Jika prinsip bhw harga produk yg inputnya ada subsidi diatur maka siap2lah awasi harga gorengan sampai makanan di hotel. Siap ?
16. #beras. Pemikiran seorang Menteri bhw krn ada subsidi maka harga diatur/dikendalikan akan buka peluang kriminalisasi petani/pengusaha
17. #beras. Khusus utk beras harga produk yg dikendalikan adalah harga pembelian minimum (HPP) Bulog dan harga jual beras raskin/rastra
18. #beras. Harga pembelian MINIMUM Bulog thdp produk petani utk lindungi petani BUKAN melarang petani menjual lebih mahal !!!
19. #beras. Saya sangat kecewa pernyataan pejabat bhw krn terima subsidi maka melanggar hukum dan merugikan negara krn menjual lbh mahal
20. #beras. Yg lbh aneh lagi pernyataan bhw krn varietas IR64 adalah beras/gabah penerima subsidi. Ini sangat aneh dan memalukan
21. #beras. Subsidi petani padi diberikan bukan berdasarkan varietàs tapi berdasarkan luas lahan - terserah mau menanam padi apa saja
22. #beras. Subsidi pupuk dihitung berdasarkan RDKK kelompok tani yg disahkan secara berjenjang dari Bupati, Gubernur dan Mentan
23. #beras. Dalam RDKK tersebut yg tercantum adalah nama petani dan luasan lahan - tdk ada jenis tanaman - artinya boleh tanam apa saja
24. #beras. Atas dasar itulah pabrik pupuk mengalokasikan pupuk subsidi ke masing2 distributor dan pengecer di berbagai daerah
25. #beras. Jangan berharap dapat pupuk subsidi jika tdk ada nama anda dalam RDKK. Semua pengecer pegang jatah pupuk subsidi masing2 petani
26. #beras. Untuk melindungi konsumen rakyat miskin disiapkan beras subsidi yg dulu diberi nama raskin dan skrg diubah jadi beras sejahtera
27. #beras. Raskin/rastra inilah yg harganya di atur. Selain Itu, harga beras lainnya berlaku mekanisme pasar.
28. #beras. Beras non subsidi ini dikenal dg nama umum beras kualitas premium yg harganya bebas lewat mekanisme pasar - tidak diatur
29. #beras. Maksud harga beras premium tdk diatur agar petani penghasil padi berkualitas dapat menikmati untung dari harga yg mahal
30. #beras. Pengertian beras premium adalah beras kualitas tertentu sehingga memilik rasa, tekstur, atau kandungan gizi beda dg berat biasa
31. #beras. Pengendalian harga dan distribusi produk oleh pemerintah adalah sah dan boleh barang apa saja tapi harus disahkan dlm aturan
32. #beras. Penindakan terhadap penjualan barang yg diatur harus berdasarkan hukum dan aturan yang jelas - bukan berdasarkan persepsi

33. #beras. Dalam hal beras yg diatur adalah beras medium yg disebut raskin/rastra sementara beras lainnya tdk termasuk brg pengawasan
34. #beras. Beras lainnya diawasi melalui mekanisme hukum yg lain seperti UU persaingan usaha, UU perlindungan konsumen dll
35. #beras. Prinsip barang bersubsidi adalah barang milik negara utk disampaikan kepada rakyat penerima - tdk ada proses jual beli
36. #beras. Raskin/rastra adalah beras milik pemerintah yg ditugaskan kepada Bulog utk disampaikan kepada rakyat yg berhak
37. #beras. Distribusi raskin by name by address demikian juga dengan pupuk bersubsidi. Tidak boleh bocor ke pihak lain.
38. #beras. Beras dikategirkan raskin/rastra bkn berdasarkan jenis beras tapi beras yg dibeli Bulog atas penugasan pemerintah.
39. #beras. Jadi adalah tidak benar pernyataan bhw beras IR64 adalah beras raskin selama blm dibeli oleh Bulog sesuai dg penugasan
40. #beras. Sebaliknya tdk semua beras IR64 di Bulog tmsk beras raskin bisa juga beras biasa. Ini penting agar polisi tdk salah tangkap
41. #beras. Mhn maaf no 37 dan 38 dobel. Intinya bhw barang dalam pengawasan/subsidi adalah yg sdh jadi milik pemerintah atau yg ditugaskan
42. #beras. Saya coba uraikan ttg kerugian negara. Saya tdk bahas ttg hitungan "petugas" yg bombastis krn sy tdk paham cara hitung mereka
43. #beras. Sangat aneh pernyataan pejabat bhw krn padi disubsidi dan di jual mahal maka merugikan negara pdhl harga jual tdk diatur
44. #beras. Jika pemikiran ini digunakan maka semua orang bisa masuk penjara dg alasan merugikan negara berdasarkan tafsiran penegak hukum
45. #beras. Bahkan bisa merembet ke mana2. Bisa saja tukang mebel ditangkap krn jual mebel terlalu mahal dg asn kayu dari hutan milik negara
46. #beras. air kemasan akan ditangkap krn menjual air mahal sementara dapat gratis, tukang gorengan krn dpt subsidi gas, bahkan warteg
47. #beras. Intinya jangan membuat tafsiran ttg kerugian negara tanpa landasan hukum yg jelas. Itu sangat bahaya Saudaraku !!!
48. #beras. Pernyataan bhw kalau Bulog beli di atas HPP dianggap merugikan negara smtr kalau swasta tidak. Saya ketawa atas pernyataan ini
49. #beras. Saya ingatkan bhw HPP itu harga Minimum dan berlaku bhw Bulog wajib beli gabah/beras petani MINIMUM HPP. Itulah batasannya !!!
50. #beras. Kalau ada swasta yg beli di atas HPP tdk ada yg dilanggar dan tdk rugikan - tdk ada kaitan dg subsidi spt pada butir sblmnya
51. #beras. Pengertian kerugian negara klo Bulog beli gabah/beras di atas HPP adlh bhw BUMN/Negara beli lbh mahal dari standar harga standar
52. #beras. Seperti jika pemerintah membeli barang lebih mahal dari harga pasar atau harga yg ditetapkan Itu merugikan negara. Semoga paham
53. #beras. Sementara kalau swasta beli gabah/beras lebih mahal dari HPP mrk gunakan uang sendiri - di mana kerugian negaranya ????
54. #beras. Pernyataan bhw mereka mengoplos beras subsidi baru dijual mahal sehingga ada kerugian negara - tapi saya ga yakin ini terjadi
55. #beras. Beras subsidi Itu ada di gudang Bulog dan semua ada pemiliknya sesuai nama dan alamat penduduk. Bagaimana Itu bisa keluar ?
56. #beras. Kalau betul swasta gunakan dan jual beras bersubsidi maka @PerumBULOG dan aparat pemda pasti terlibat - apalagi ribuan ton
57. #beras. Saya ulangi beras bersubsidi bukan krn jenis. Bukan krn ada raskin IR64 maka semua beras jenis Itu atau jenis lain bersubsidi
58. #beras. Pencampuran beras - saya lebih suka gunakan istah racikan bukan oplosan - adalah pekerjaan sah dan legal di NKRI !!!
59. #beras. Pencampuran/racikan ditujukan utamanya untuk mendapatkan tdk "tingkat kepulenan" yg sesuai dengan selera konsumen.
60. #beras. Seperti masukan nasi biryani tdk boleh pulen sementara masakan padang dan Kentucky lebih enak kalau pulen serta masakan lainnya
61. #beras. kepulenan nasi ditentukan komposisi prosentase kandungan amilosa dan amilopektin dlm beras. Makin tinggi amilopektin makin pulen
62. #beras. Hampir sulit dipahami pernyataan bhw pencampuran mengurangi kecukupan gizi beras krn kandungan gizi beras hampir sama
63. #beras. Beras yg sudah dicampur dengan beras lainnya biasanya diberi nama dagang lain sementara yg tdk dicampur tetap mama jenis padinya
64. #beras. Pernyataan bhw swasta ambil untung yg terlalu besar - jika memang ini yg terjadi maka dijeratanya dg UU lain - silakan dididik
65. #beras. Alasan bhw pemicu inflasi naik juga sangat bahaya. Jika ada barang lain harganya naik dan sebabkan inflasi apa juga ditangkap?
66. #beras. Saya tdk akan bahas ttg apa motif dibalik ini semua krn sy kurang paham. Tapi tegakkanlah hukum sesuai aturan bkn sesuai target.
67. #beras. Saya paham dan dukung sikap dan kebijakan pemerintah utk berantas mafia pangan tapi jangan sampai yg korban adlh petani. 68. #beras. Posisi Bulog saat ini masih fokus pada pembelian gabah/beras petani dan mengelola raskin/rastra-kegiatan komersial blm terlihat
69. #beras. Perlu diingat bhw kebijakan tdk mengatur harga beras kualitas tinggi (premium) agar petani bisa menikmati jika harga mahal.
70. #beras. Bhw racikan beras tdk bebas dilakukan karena hasilnya harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) beras -tdk boleh beda
71. #beras. Tujuan pemerintah utk berantas mafia pangan sangat baik tapi harus dengan cara yg baik. Jangan krn cara yg salah tujuan bubar.
72. #beras. Saya coba sarankan kebijakan yg harus diambil utk berantas mafia pangan agar tdk bias dan tdk terjadi kriminalisasi.
73. #beras. 1) Benahi Bulog - termasuk mafianya serta tingkatkan kegiatan komersial Bulog utk hindari dominasi swasta utk beras non subsidi.
74. #beras. 2) Untuk hindari monopoli atau oligopoli maka tegas gunakan UU persaingan usaha tanpa pandang bulu
75. #beras. Untuk perlindungan konsumen thdp kualitas beras gunakan UU perlindungan konsumen dan tegakkan penerapan SNI
76. #beras. Untuk menghindari terjadinya inflasi krn harga beras naik - mohon jangan korbankan petani dg cara menekan harga produk mereka
77. #beras. Beras adalah komoditas yang sangat strategis sehingga memerlukan kebijakan yg jelas dan tdk bias krn penafsiran pelaksana
78. #beras. Perlu ada mekanisme pembelian gabah/beras oleh Bulog jika harga di petani sdh di atas HPP agar Bulog bisa bersaing dg swasta
79. #beras. Berharap agar kasus penggerebegan beras oleh Mentan dan Kapolri tdk membuat pelaku usaha dan petani ketakutan atau "ditekan"
80. #beras. Kami berharap agar mafia beras yg ada selama ini juga bisa diberantas tanpa pandang bulu dan penegak hukum tdk "pilih2"
83. #beras. Demikian kultwit saya ttg #beras did bahan pemikiran - utk bahan diskusi. Saya blm tentu benar tapi intinya saya ingin perbaikan. (RED)

 

Artikel Terkait:  Kasus Beras Maknyuss, Memakmurkan Petani VS Mafia Beras

Rekomendasi

Baca Juga