Opini Terjadi Usaha Memecah Belah Ummat Islam

Terjadi Usaha Memecah Belah Ummat Islam

sisiusaha (21/7)

creative people.. Kejadian seolah terulang, setelah Divide et impera pada zaman VOC yang merupakan politik pecah belah yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukan. Kini terjadi lagi dalam usaha memecah belah Ummat Islam.

Sepertinya tengah ada desain, yang misalnya berusaha memposisikan ummat Islam sebagai kelompok anti terhadap kebhinekaan yang diusung pemerintah. Bahkan, ada upaya membenturkan kelompok/Ormas Islam dengan negara. Strategi dikemas agar terbangun opini bahwa kelompok Islam anti pemerintah dan sebagainya. Karena itu, saat ini persatuan dan kesatuan ummat Islam sedang diuji. Berbagai macam cara dilakukan pihak tertentu untuk menekan ummat Islam.

Tidak hanya itu, bahkan terkesan menggunakan institusi negara untuk membungkam tokoh-tokoh Islam. untuk itu yang dapat mencegah upaya pecah belah itu adalah umat Islam harus bersatu padu dan terus mempererat silahturami antar anak bangsa. Lembaga intelektual muslim atau kelompok Islam harus mengedepankan dialog dengan duduk bersama menghadapi berbagai masalah agama, politik, ekonomi, dan hukum.

Tampaknya Pemerintah terkesan gagal memelihara kerukunan antar ummat, dan internal ummat beragama. Entah ini merupakan bagian dari desain atau dikarenakan ketidak pandaian pemerintah dalam memerankannya. Selama ini, penyakitnya bangsa Indonesia, khususnya ummat Islam adalah tidak bersatu. Musuh dan masalah terbesar bangsa ini adalah ketidakadilan. Hal ini ditangkap oleh perancang desain dan digunakan untuk menjalankan strateginya guna mencapai tujuan.

Menurut Muhammad Ainun Najib yang biasa dipanggil Cak Nun, "sekarang ada formasi baru persekongkolan internasional yang bekerja keras dan sangat strategis untuk menghancurkan Islam dan Indonesia. Kemudian agak lebih mengarah: merampok kekayaan Negara Indonesia, dengan cara memecah belah Bangsa Indonesia dan utamanya Ummat Islam."

Ummat Islam Indonesia Dijadikan Gelandangan di Negerinya Sendiri yang mengutarakan di antaranya tentang setting pemecahbelahan ummat Islam, tentang bagaimana seharusnya ummat Islam bersikap di tengah kepungan globalisasi yang ingin mengeruk sumber daya alam Indonesia sebanyak-banyaknya demi kenyamanan dan kemakmuran kehidupan mereka.

Kejadian terbaru adalah Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) resmi mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pencabutan badan hukum HTI mengacu pada Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang diterbitkan pada 10 Juli lalu. Dengan keputusan ini, HTI dinyatakan resmi dibubarkan pemerintah. Keputusan pembubaran HTI ini sangat disayangkan banyak pihak.

loading...

Masih menurut Cak Nun dalam video yang beredar secara viral di sosial media, diceritakan Cak Nun sempat bertemu dengan aktivis HTI. “HTI sudah menegaskan kepada saya, dia (HTI) tidak anti Pancasila. Dia berikan teks AD ART dan bahan-bahan lainnya lengkap kepada saya. Sudah saya sampaikan ke Mabes Polri, tetapi Mabes Polri jangan berpikir mereka berkuasa. Tetap saja Perppu itu lahir,” ungkap Cak Nun dalam video tersebut.

Cak Nun melanjutkan bahwa keluarkan Perppu adalah bagian dari politik pecah belah yang dilakukan rezim Jokowi saat ini. ”Kalau umat Islam menentang itu (Perppu), maka Anda akan bertengkar di antara umat Islam,” ujar Cak Nun. Karena, disaat HTI dan ormas lain dibubarkan, jelas Cak Nun, justru ada satu ormas Islam yang mendapat duit dari pemerintah.

“Karena pada saat ini, HTI, FPI, dan lain-lain dibubarkan, NU mendapat 1,5 triliun untuk pengembangan ekonomi. Yang satu ngrakoti duit (makan duit), yang satu diidek-idek (diinjak-injak). Dan itulah pecah belah. Divide et impera yang luar biasa di rezim sekarang ini,” kata Cak Nun menegaskan.

Seperti diketahui, Kementerian Keuangan menggandeng PBNU dalam penyaluran modal usaha kecil dengan total Rp 1,5 triliun. Kesepakatan kerjasama ini dilakukan Februari 2017 silam. (RED)

Rekomendasi

Baca Juga