Opini Said Didu: Buah Simalakama Freeport

Said Didu: Buah Simalakama Freeport

sisiusaha (18/2)

creative people.. Siapa yang tak tergoda dengan kelezatan kue manis yang nikmat, namun perlu hati-hati, terlalu serakah menikmatinya justru berakibat buruk bagi kesehatan. Begitu juga dengan freeport, perusahaan tambang multinasional yang tak kalah menggoda untuk dinikmati, karena memang mengandung nilai kekayaan yang tinggi.

Polemik soal freeport selalu menjadi perhatian tersendiri, tak kurang banyak pengamat telah berpendapat tentangnya. Baru-baru ini Said Didu, mantan staf khusus menteri ESDM di era Sudirman Said telah memberikan pencerahan melalui kultwit lewat akun pribadinya @saiddidu yang berjudul Buah Simalakama Freeport.

Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim @saiddidu memulai kultwit tentang #buahsimalalakamafreeport yang diberi hastag #simalakama

Kebijakan tentang Freeport selalu menjadi polemik dan bahkan menjadi topik bahasan politik tingkat tinggi. Salah satu puncak pembahasan masalah freeport yg publik masih ingat adalah kasus #papamintasaham pada tahun 2016. Kasus #papamintasaham hanyalah bagian dari beberapa pihak yg selama ini sudah menjadi "benalu" di Freeport.

Tidak sedikit supplier di Freeport sebenarnya dipegang atau diatur oleh tokoh-tokoh besar dan kuat di negeri ini. Sebutlah seperti pengadaan bahan bakar, bahan peledak, batubara, dan suolai makanan serta alat-alat penunjang. Seperti diketahui bhw perpanjangan kontrak freeport selalu menjadi masalah krusial yg selalu dihadapi oleh pemerintah. Siapapun pemerintahan yg saat tiba waktu perpanjangan kontrak selalu akan menghadapi dilema yg butuh ketegasan pemimpin

Hal yg dihadapi oleh pemerintahan SBY adalah terkait izin Ekspor konsentrat karena menurut UU minerba dilarang Ekspor. Saat pemerintahan pak @jokowi dan Pak @Pak_JK selain masalah izin Ekspor tersebut muncul masalah perpanjangan kontrak. Walaupun kontrak freeport baru selesai tahun 2021 tapi pihak freeport meminta kepastian perpanjangan kontrak sejak 2015.

Permintaan itu dilakukan dg pertimbangan untuk mendapatkan kepastian investasi tambang bawah tanah dan pembangunan smelter. Atas Pengkajian tsb, pemerintah hadapi dilema krn sesuai Kontrak freeport dpt meminta perpanjangan kapan pun, sementara PP menyatakan (bukan UU) bhw permohonan perpanjangan hanya bisa dilakukan 2 tahun sblm masa kontrak habis.

Artinya sesuai PP tersebut Freeport baru bisa mengajukan perpanjangan kontrak tahun 2019. Berbeda dengan kontrak. Kontrak dg freeport menyatakan bhw kapanpun freeport bisa minta perpanjangan dan pemerintah tdk bisa menghalangi tanpa alasan. Dalam kontrak juga disebutkan bhw jika dihalangi maka pihak Freeport dapat mengajukan ke Arbitrase Internasional.

Perlu diketahui bhw kontrak freeport dg pemerintah sangat kuat karena ada persetujuan PDR sehingga seakan2 setara dg UU. Ada 2 simalakama yg dihadapi saat itu : 1) perpanjangan kontrak vs Prtrn pemerintah, 2) perpanjangan kontrak vs investasi. Dalam UU Minerba sudah tidak dikenal Kontrak Karya sehingga jika diperpanjang pun harus berubah menjadi izin usaha, bisa berupa IUPK.

Tidak sedikit masyarakat saat itu meminta pemerintah bersikap tegas thdp Freeport utk memutuskan kontrak, sementara di pihak lain dalam kontrak, freeport masih punya hak minta perpanjangan sampai tahun 2041, ini juga dilema. Selain itu jika kontrak tidak diberikan kepastian perpanjangan kontrak tahun 2015 maka investasi tidak bisa dilanjutkan.

Investasi yang butuh kepastian kontrak sejak tahun 2015 adalah investasi tambang bawah tanah dan pembangunan smelter. Jika Freeport saat itu mengajukan perpanjangan sesuai haknya pada kontrak maka pemerintah pasti akan hadapi simalakama lain. Sambil "membujuk" agar tidak langsung mengajukan perpanjangan dilakukan perundingan tuntutan pemerintah jika diperpanjang.

Terdapat minimal 7 tuntutan pemerintah dan pemda saat itu, yaitu : 1) pengembalian lebih 50 % areal tambang ke pemerintah, 2) peningkakatan penerimaan Negara/daerah, 3) percepatan pembangunan smelter, 4) pengalihan Bandara freeport ke Pemda, 5) peningkatan penggunaan produk dalam negeri, 6) peningkatan tenaga kerja lokal, dan 7) divestasi saham secara bertahap.

Saat semua tuntutan tersebut sdh dapat disepahami proposal tsb dibahas di pemerintah utk mendapatkan jalan keluar win-win. Disinilah awal kekisruhan mulai terjadi krn pelaksanaan tersebut membutuhkan perubahan PP ( bukan UU).

Saat itu seorang Menteri saat ini ngotot bahwa tidak akan boleh ada perubahan aturan sebelum tahun 2021 dan sehingga diputuskan. Karena tidak ada keputusan pasti maka bergeraklah para pelobby yang seakan bisa membantu untuk dapat mengubah PP tersebut. Itulah awal mula kasus #papamintasaham dengan manjanjikan bahwa bisa membantu keputusan dari pemerintah lewat yang menolak tersebut.

Karena terus tidak ada kepastian keputusan maka semua rencana investasi tambang bawah tanah dan smelter tidak berjalan. Dalam proposal tahun 2015 sudah diperkirakan bahwa jika tidak ada kepastian perpanjangan maka akan terjadi PHK mulai tahun 2017. Dan dipastikan bahwa pembangunan smelter akan berhenti. Dan yg paling krusial adalah "mendeknya" perekonimian wamena dan Papua.

Di saat ketidakpastian itulah muncul para pelobby mencoba masuk ke freeport serta terjadi Lobby tingkat tinggi termasuk papà. Karena masalah freeport strategis dipastikan bahwa semua yang dilakukan Menteri ESDM saat itu @sudirmansaid sesuai arahan Presiden.

Saya menambah "Ilmu" baru ikuti dinamika freeport, di tengah kesulitan pemerintah ternyata ada yg cari untung. Apa yg diperkirakan tahun 2015 betul-betul terjadi tahun 2017. Investasi berhenti, produksi berkurang, pengurangan Tenaga Kerja dan lain-lain.

Tahun 2017 datanglah simalakama kedua yaitu menghadapkan pemerintah pada putusan yg makin sulit, muncul kebijakan "jilat ludah". Kebijakan "jilat ludah" adalah kebijakan yang dulu ditolak mentah-mentah tahun 2015 terpaksa diambil 2017 walau sudah terlambat.

Sebenarnya Bapak Presiden @jokowi saat itu menyadari betul persoalan ini, namun "pembisik" itu yg menyebabkan ini terjadi. Yang aneh orang yang tahun 2015 lantang katakan bahwa tidak boleh ada perubahan aturan, di 2017 berdiri paling depan untuk ubah aturan. Saat tahun 2015 menteri ESDM @sudirmansaid usulkan perubahan tersebut diserang habis tapi saat orang itu yang ubah semua diam. Termasuk DPR yang dulu "membantah" pak @sudirmansaid karena menuduh berbagai macam, saat orang itu yang lakukan juga diam. Hipotesa saya dari kejadian tersebut bahwa ternyata TIDAK ADA standar kebenaran kebijakan di negeri ini, tergantung yg buat.

Apakah Pemerintah sudah lepas dari #simalakama setelah perubahan PP tersebut? Saya belum yakin karena akan sulit diterapkan. Saya tidak lagi mendengar pemenuhan 7 tuntutan yang diajukan pada 2015 tapi lebih fokus pada perubahan jadi IUPK dan divestasi. Perubahan menjadi IUPK dan divestasi plus 6 tuntutan lain juga diajukan di 2015 tapi ditolak, sekarang digunakan jilat ludah.

Saya dapat informasi tadi sore bahwa Dirut Freeport pak @chappyhakim mengundurkan diri. Artinya ada masalah serius yg terjadi. Pak @chappyhakim kita kenal cukup dekat dengan Presiden, jadi Dirut freeport pasti "persetujuan" Presiden. Jika orang dekat Bapak Presiden seperti pak @chappyhakim saja tidak kuat artinya ada pihak yang lebih kaut yang pengaruhi kebijakan.

Dengan mundurnya pak @chappyhakim maka muncul buah #simakama lain yaitu hubungan dengan investor dan pemilik saham di AS. Info yang saya terima bahwa pemilik saham terbesar sekarang di Freeport adalah salah satu orang terdekat Presiden AS saat ini.

Ada 3 simalakama baru yang muncul akibat ketidaktegasan pemimpin ambil keputusan tepat di waktu yang tepat, yaitu : 1) pelaksanaan PP baru dengan Kontrak yg masih hidup, 2) izin Ekspor dengan ancaman PHK, 3) ketegasan kebijakan dengan gejolak sosial papua. Simalakama 1) saya perkirakan jika tidak ada keputusan tegas bisa menjadi tuntutan arbitrase. Ini bisa jadi masalah serius.

Perlu diketahui bahwa aturan di AS jika ada perusahaan tambang AS diberlakukan tidak adil di LN maka pemerintah akan bantu full. Artinya jika terjadi arbitrase maka yang terjadi sebenarnya adalah pemerintah Indonesia melawan pemerintah AS. Saya pernah dapat informasi tidak resmi bahwa jika freeport ajukan arbitrase kira-kira akan menuntut ganti rugi sekitar Rp 500 trilyun.

Hal mendesak yang harus diselesaikan adalah PHK thn 2017 yang mungkin sekitar 15.000 orang dan anjloknya ekonomi Papua secara drastis. Hal yang perlu juga mendapat perhatian khusus adalah kewajiban Freeport untuk melepaskan saham menjadi 51% tahun ini juga. Kebijakan itu kelihatan sangat bagus karena freeport harus melepaskan lagi sahamnya sekitar 42 % tambah 9% yg ada.

Pertanyaannya siapa yang akan membeli saham tersebut? Pemerintah atau BUMN atau swasta nasional atau swasta dari LN? Harga saham 42% tersebut mungkin sekitar Rp 60 - 70 trilyun (belum tentu benar). Jika dari APBN tidak mungkin karena tidak ada dalam APBN 2017.

Bagaimana dengan BUMN? Saham yang 10 % saja yang ditawarkan sejak 2016 belum tersedia dana, apakah akan minta PMN? Sudah lewat juga. Jika APBN dan BUMN tidak bisa artinya yang beli adalah swasta nasional atau swasta asing. Ini kebijakan jebakan batman. Artinya karena lewat Peraturan Pemerintah suatu perusahaan swasta harus menjual ke swasta lain. Teman papà lagikah?

Jika ini terjadi dan tidak ada swasta lain mau membeli maka yang katanya selalu siap membeli adalah perusahaan dari Tiongkok. Jika itu terjadi artinya kita mengusir Perusahaan AS dari Papua dan menggantikan dengan perusahaan dari Tiongkok, wallahualam. Apakah semua kebijakan ini sengaja dilawan tahun 2015 untuk menjebak tahun 2017 dengan pilihan yang sangat sulit bagi pemerintah.

Jujur saya katakan karena ketidaktegasan, ketidaktepatan, dan ketidakcepatan ambil kebijakan maka pemerintah saat ini sulit. Saya ikut prihatin jika pemerintah menghadapi 3 sekaligus persoalan di Freeport yaitu : 1) tuntutan arbitrase, 2) PHK, 3) gejolak sosial ekonomi Papua. Saya berharap agar ini tidak terjadi bersamaan. Masalah 2) dan 3) harus ada solusi segera.

Keterlambatan kebijakan ini juga tidak terlepas dari DPR yang lambat revisi UU minerba akibat dampak dari bisikan orang tersebut. Karena bisikan orang tersebut di 2015 bahwa PP tidak boleh diubah tapi diubah juga (jilat ludah) maka ditempuh ubah UU padahal tidak perlu.

Banyak pelajaran dapat diambil dari kebijakan Freeport, antara lain : 1) kebijakan harus tepat waktu, 2) kebijakan harus tepat sadarkan, 3) kebijakan harus sistimatis - tidak amburadul, 4) kebijakan harus obyektif, 5) kebijakan harus bebas kepentingan kelompok, 6) kebijakan harus dipikirkan serius - bukan kebijakan RBT (Rencana Bangun Tidur), 7) kbjkn hrs dapat diterima, 8) kebijakan harus dapat dilaksanakan, 9) kebijakan harus berkesinambungan, 10) kebijakan harus komprehensif.

Secara umum bahwa setiap kebijakan yang diambil harus memenuhi 5 kriteria, yaitu : 1) secara hukum LEGAL, 2) secara birokrasi WORKABLE, 3) secara akonomi PROFITABLE, 4) secara politik ACCEPTABLE, dan 5) secara publik BERMANFAAT.

Atas kejadian ini saya berharap agar kebijakan-kebijakan yang penuh dilema seperti ini baiknya dibahas secara sistimatis. Kebijakan strategis sangat berbahaya jika mengandalkan pembisik apalagi menggunakan starategi "adu domba" anak buah.

Beberapa calon kebijakan #simalakama yang mungkin dihadapi ke depan antara lain : 1) pembangunan blok masela, 2) KA cepat, 3) kereta Api Papua, 4) kilang Minyak, 5) program Tol Laut, dan 6) program 35.000 MW.

Berharap agar pihak-pihak yang sedang di kekuasaan dapat mengambil pembelajaran dari kegalauan mengambil kebijakan freeport. Saya berharap agar tidak terjadi tuntutan arbitrase dari Freeport karena saya yakin dampaknya bisa besar. Dampak yg mungkin terjadi : 1) keraguan akan kepastian hukum, 2) kepastian investasi, 3) ekonomi (freeport berhenti), 4) dampak fiskal (penerimaan), 5) dampak fiskal bayar denda (jika kalah), 6) dampak politik luar negeri.

Terhadap dampak PHK saya yakin sudah tidak bisa dihindari karena kebijakan terlambat diambil sehingga tambang akan berkurang. Terhadap dampak sosial ekonomi Papua juga sudah dipastikan akan terjadi. Ingat bahwa lebih 90 % ekonomi Wamena berasal dari Freeport.

Saya mendapat informasi bahwa hari Jumat siang Pihak Freeport sudah memutuskan untuk mendaftarkan masalah ini ke Arbitrase. Saya berharap agar pemerintah memberikan perhatian khusus jika info yang ini benar, karena akan menjadi rumit. Berharap juga pemerintah berkoordinasi secara serius dengan Pemda Papua untuk antisipasi dampak PHK dan penurunan ekonomi Papua.

Terhadap para penumpang gelap dalam kebijakan freeport saya berharap sadarlah jangan bikin kisruh dan bikin sulit pemerintah. Terhadap tokoh masyarakat di Papua mohon perkenan memberikan ketenangan masyarakat dan tetap percaya bahwa akan ada solusi.

Sebagai penutup Said Didu mengatakan "Saya berharap agar kultwit ini dapat dibaca dengan tenang tanpa kecurigaan apapun, ini hanya informasi, belum tentu saya benar." (RED/MAB)

 

Rekomendasi

Baca Juga