Opini Kepala 'Manager' Desa (Good Village Governance)

Kepala 'Manager' Desa (Good Village Governance)

sisiusaha (27/7)

creative people.. Percepatan pembangunan desa menuju masyarakat yang lebih sejahtera merupakan target besar bagi semangat Gerakan Desa Membangun (GDM). Langkah strategis yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan mulia tersebut.

Menurut Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Wakil Gubernur Jawa Timur "Sekitar 50 persen keberhasilan pembangunan berdasarkan perencanaan yang matang. Oleh karena itu, kepala desa harus pintar-pintar untuk melakukan perencanaan yang baik." Ia juga berpendapat selain cerdas dalam perencanaan, kepala desa juga harus pintar memilih skala prioritas pembangunan yang dilakukan. "Skala prioritas itu penting demi berjalannya pembangunan yang baik, terutama bagaimana desa itu bisa memanfaatkan dana desa, misalnya 70 persen pembangunan dan 30 persen untuk belanja rutin," katanya.

Kepala desa adalah sebutan pemimpin desa di Indonesia. Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi dari pemerintah desa. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak. Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Jabatan kepala desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya wali nagari (Sumatera Barat), pambakal (Kalimantan Selatan), hukum tua (Sulawesi Utara), perbekel (Bali), kuwu (Priangan Timur, Cirebon dan Indramayu).

Persoalannya adalah bagaimana memilih Kades yang berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan dalam pencapaian target pembangunan. Kita telah memasuki era baru, dunia sudah mampu kita lipat. Kita bisa mengetahui peristiwa di ribuan desa cukup dari handphone. Desa harus mampu mengikuti perubahan baru tata kelola desa di era globalisasi. Desa yang tak mampu kelola informasi dianggap kolot, desa yang ogah transparan seperti fosil tua yang patut dimuseumkan.

Ada 3 (tiga) hal mendasar yang harus dilakukan seorang kades, pertama sebagai tokoh dan panutan yang mampu mengayomi semua warga, menjaga ketertiban dalam berkehidupan masyarakatnya. Kedua sebagai kepala perangkat pemerintahan desa, melaksanakan amanat undang-undang dan peraturan pemerintah dalam melayani masyarakat. Ketiga sebagai manager, memimpin organisasi, mengelola, mengendalikan, mengatur serta mengembangkan organisasi dalam rangka mencapai tujuannya.

Lantas bagaimana mencapai tujuan yang mulia itu? Disinilah dibutuhkan kompetensi dan kepiawaian sebagai manager, sehingga tidak hanya mengandalkan ketokohan dan pengaruh, namun perlu juga berwawasan luas, melaksanakan prinsip tatakelola pemerintahan desa yang baik dan benar (good village governance), memiliki pemikiran analisis serta solusif atas persoalan dan kebutuhan dalam rangka pengembangan pembangunan serta networking yang luas, sehingga mudah menjalin kerjasama di berbagai sektor khususnya dalam peningkatan potensi perekonomian wilayahnya.

Membentuk budaya bekerja efektif, partisipatif, transparan, dan inovatif yang tertanam dalam diri aparatur pemerintah desa bukan pekerjaan mudah, dibutuhkan semangat tinggi, kerja keras, kreatifitas serta peran serta dari stakeholder desa. Seterusnya berperan sebagai marketers, yaitu mempromosikan dan "menjual" potensi yang ada, meningkatkan inflow investment yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat secara luas, bukan hanya mementingkan investor secara sepihak.

creative people.. Sudah saatnya berpikir cerdas untuk kemajuan, tidak hanya mengikuti pola "kolotisme" yang hanya mengutamakan ketokohan, kekuasaan serta pengaruh sosial secara sempit. Namun eranya saat ini adalah kompetensi menuju prestasi. Semoga banyak desa yang telah memiliki Kepala 'Manager' Desa (Good Village Governance). (MAB)

Rekomendasi

Baca Juga