Opini Peranan UKM/UMKM terhadap MEA

Peranan UKM/UMKM terhadap MEA

Sisiusaha (8/6)

Tidak lama lagi Indonesia akan menghadapi AEC (ASEAN Economic Community) atau lebih dikenal sebagai MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Menurut hasil keputusan KTT ASEAN ke-14 pada awal 2015, AEC/MEA akan direalisasikan pada akhir tahun, tepatnya pada 31 Desember 2015.

Kehadiran AEC/MEA tentunya harus disambut dengan kesiapan dari berbagai sektor industri di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar Indonesia dapat memainkan perannya di era perdagangan bebas antar Negara ASEAN (Association of South East Asia Nations) ini. Untuk mempersiapkannya, Pemerintah Indonesia telah memberikan kebijakan-kebijakan terbaru kepada para penggerak perekonomian di dalam negeri.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah diharapkan dapat mendorong industri dalam negeri (brand lokal) agar lebih berkembang dan dapat bersaing dengan produk asing. Target berikutnya, agar usaha-usaha kecil yang biasa disebut UKM (Usaha Kecil Menengah) atau UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) mampu mengembangkan potensinya secara maksimal.

Tahun 1998, Indonesia mengalami krisis moneter, sebagai dampak dari krisis perekonomian global. Banyak investor dan pengusaha besar yang mengalihkan modalnya ke negara-negara lain, sehingga perekonomian Indonesia pada kala itu semakin memburuk. Namun ditengah terpuruknya perekonomian di Indonesia, para pelaku usaha kecil (UKM/UMKM) dan sektor riil mampu bertahan dan menopang roda perekonomian di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa UKM dan UMKM memiliki peranan penting di dalam perputaran roda perekonomian di Indonesia.

Di dalam Undang-undang, UKM atau UMKM tertuang melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan, sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Sedangkan menurut perspektif dunia usaha (seperti dilansir oleh www.kerjausaha.com di dalam salah satu artikelnya) UKM/UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok:

  • UKM sektor informal atau dikenal dengan istilah Livelihood Activities, contohnya pedagang kaki lima dan warteg.
  • UKM Mikro atau Makro Enterprise adalah para UKM dengan kemampuan sifat pengerajin namun masih terkendala dengan promosinya.
  • Usaha Kecil Dinamis (Small Dynamic Enterprise)  adalah kelompok UKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan subkontrak) dan ekspor.
  • Fast Moving Enterprise adalah UKM-UKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap untuk bertranformasi menjadi usaha besar.

Terlepas dari itu semua, usaha pemerintah dalam mengembangkan UKM/UMKM di Indonesia masih memiliki beberapa kendala, selain sulitnya mendapatkan kredit untuk modal dalam mengembangkan UKM/UMKM, minimnya informasi tentang kebijakan pemerintah dalam pengembangan UKM/UMKM juga menghambat kelancaran usaha tersebut.

Sebelum hadirnya AEC (ASEAN Economic Community) atau MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), pemerintah diharapkan dapat memberikan solusi bagi permasalahan-permasalahan yang menghambat perkembangan UKM/UMKM, Sehingga UKM/UMKM dapat lebih berkembang dan dapat berperan secara maksimal di dalam era persaingan global di ASEAN (AEC/MEA). (AGS)

Rekomendasi

Baca Juga