News Pemerintah Wajib Bantu UMKM Ciptakan Pasar

Pemerintah Wajib Bantu UMKM Ciptakan Pasar

sisiusaha (10/10)

Pemerintah seharusnya tidak hanya fokus membangun jalur produksi dan distribusi, tetapi mulai menciptakan pasar yang dapat menyerap hasil produksi pengusaha skala mikro kecil dan menengah. Salah satu cara menciptakan pasar tersebut dengan membuat kluster dalam satu kawasan yang mengolah satu jenis bahan baku dan mampu menghasilkan berbagai produk turunannya.

Pengamat Ekonomi Universitas Mataram‎ Firmansyah ‎menegaskan hal itu dalam seminar Membentuk UMKM Indonesia Yang Kuat Guna Memenangkan Persaingan Regional yang digagas BRI dan Bisnis Indonesia di Mataram, Lombok. Hadir dalam seminar ini, Wakil Pemimpin Wilayah BRI Bali Nusra Agung Yugopratmo, Kadis Koperasi dan UKM NTB Supran, pengusaha jamu Nasrin Muhtar, dan motivator Muazar Habibie.

Firmansyah menyatakan keberadaan kluster UMKM akan membantu mengatasi persoalan pasar yang selama ini menghantui pelaku usaha ini, karena pembeli akan mudah mendapatkan berbagai produk dalam satu lokasi."Di sini ada contoh, di depan sentra industri tenun justru terdapat ritel. Apa yang terjadi? Wisatawan sehabis lihat tenun, belanjanya justru ke ritel tadi," tuturnya, Selasa (3/11/2015).

Menurutnya UMKM di Indonesia memiliki segudang potensi, tetapi sayang belum dimanfaatkan secara optimal. Dia mencontohkan di Nusa Tenggara Barat, terdapat sumber daya alam dan kearifan lokal yang memunculkan UMKM seperti gerabah dan sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan.

Namun, sangat disayangkan keberadaan sentra-sentra industri tersebut masih sebatas memproduksi produk secara seragam dan tidak membuat produk turunan. Bahkan, ada sentra perikanan yang terkenal, tetapi bahan bakunya dipasok dari luar daerah. Menurutnya juga, dengan menyediakan kluster, maka persoalan pasar lambat laun akan teratasi. Dengan begitu, tidak lagi membuat pengusaha UMKM khawatir setelah menghasilkan produk pasar tidak akan terserap.

Kluster, lanjutnya, juga akan membantu memudahkan membuat standarisasi produk, kesehatan, hingga proses produksi. Alhasil, perbankan pun akan lebih mudah masuk melakukan pembiayaan. "Saya lihat di Yogyakarta ada, sekarang tinggal ‎blokir satu kawasan, bangun yang terintegrasi, apa produk inti yang ditawarkan dan turunannya. Titik poinnya setop dulu gencar produksi, buat pasar," tuturnya. 

Kadis Koperasi dan UKM NTB Supran menyampaikan sejauh ini pihaknya sudah membentuk‎ sebanyak 25 kluster industri. Namun, diakuinya, kluster yang dibangun belum memproses produksi dari hulu sampai hilir. ‎Diakuinya, untuk di wilayah NTB tidak mudah membentuk kluster UMKM yang komplet karena harus bekerja sama dengan instansi lain. Kendala lainnya, lokasi pelaku usaha tersebar di sejumlah tempat dan tidak mudah menempatkan dalam satu titik.

"Sekarang kalau buat kluster dari klasifikasi, misalnya mikro kami bisa klusterkan seperti sekarang ada tenun, dan gerabah.‎ Namun, sekali lagi tidak mudah," jelasnya. Sementara itu, Wakil Pemimpin Wilayah BRI Bali Nusra Agung Yugopratmo menyampaikan selaku perbankan pihaknya berupaya memfasilitasi persoalan yang dihadapi pelaku UMKM. Salah satu solusi yang ditawarkan oleh BRI adalah pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tahun ini suku bunganya lebih rendah.

Sampai dengan Oktober 2015, BRI Bali Nusra sudah menyalurkan KUR senilai Rp721 miliar di Bali, dan Rp152 miliar di NTB, dari total target Rp1,2 triliun untuk tiga provinsi. Adapun rinciannya, KUR ritel Rp‎72 miliar, dan mikro Rp649 miliar. Agung menyampaikan terdapat 6 kantor cabang di Denpasar, yaitu, Gianyar, Bangli, Gatot Subroto, Ubud, Negara, dan Dompu di NTB yang penyalurannya sudah mencapai 100%. Dia optimistis, sisa dua bulan target yang dicanangkan dapat tercapai.

Agung menegaskan keberadaan KUR akan sangat membantu UMKM meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Bahkan, tidak menutup kemungkikan paska mendapatkan kredit ini, pelaku usaha dapat naik kelas. Karena itu, lanjutnya, upaya gencar ditempuh BRI Bali Nusra untuk meningkatkan penyaluran kredit dengan cara gencar melakukan edukasi, dan sosialisasi melibatkan sejumlah instansi.

"Intinya bagaimana kami gencar melakukan sosialisasi serta mendatangi langsung konsumen guna menyakinkan kemudahan fasilitas," jelasnya. (MAB)

Rekomendasi

Baca Juga