Opini Hutang Mudah ala Fintech

Hutang Mudah ala Fintech

sisiusaha (25/11)

Fintech atau financial technology adalah sebuah jasa layanan keuangan dengan basis teknologi dan beroperasi secara digital, membuat urusan pinjam meminjam uang lebih mudah dan cepat. Fintech sendiri menyasar segmen keuangan mikro dan menambah persaingan dalam industri keuangan secara umum.

Cara tradisional proses pinjam meminjam uang menjadi sangat kuno dengan hadirnya fintech ini, dimana fintech mampu melayani peminjam maupun yang akan meminjamkan uang menjadi lebih mudah dan dapat secara instan. Proses yang susah dan ribet tak akan ditemui, cukup dengan aplikasi pada telepon pintar (smartphone) dan sedikit proses verifikasi data diri, nominal uang pinjaman dalam hitungan menit sudah masuk ke rekening peminjam.

Secara perizinan setidaknya telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebanyak 73 fintech legal, diluar itu juga sangat banyak fintech yang beroperasi secara ilegal. Menurut Direktur Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK, Hendrikus Passagi seperti dikutip dari Tempo pada saat acara Ngobrol @Tempo di Jakarta, Jumat, 23 November lalu, layanan jasa keuangan P2P (peer to peer) lending termasuk dalam model pinjaman untuk konsumen yang berkebutuhan khusus. P2P lending ini modelnya pinjaman cepat untuk kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh industri jasa keuangan konvensional.

Sebagai regulator, OJK telah menetapkan Peraturan No. 77 Tahun 2016 sebagai landasan hukum bagi perusahaan fintech, lender (pemberi dana) dan borrower (peminjam dana) agar berjalan dalam koridor.

Menurut Hendrikus, sampai September 2018 Satgas Waspada Investasi yang dipimpin OJK dan beranggotakan 13 kementerian dan lembaga telah merekomendasikan 404 perusahaan fintech peer to peer untuk ditutup oleh Kementerian Kominfo. Untuk itu masyarakat diharapkan bisa lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi terhadap perusahaan fintech.

Kemudahan berhutang pada fintech juga diikuti dengan biaya mahal, secara umum sisiusaha mencatat biaya yang harus dikeluarkan bagi peminjam fintech berkisar antara 20% hingga 30% perbulannya, hal ini jelas telah melibihi ambang batas kewajaran biaya yang diterapkan oleh industri keuangan non fintech seperti Bank, Koperasi, Leasing atau sejenisnya.

Atas dasar besarnya resiko yang dipikul oleh fintech, yang mana tidak membutuhkan jaminan pada transaksi pinjaman, membuat biaya sangat besar. Dalam beberapa kasus transaksi fintech ditemukan bahwa pinjaman uang Rp.1.000.000 dengan jangka waktu 30 hari, harus dikembalikan sebesar Rp.1.350.000. Bayangkan berapa persen biaya bunga dan administrasi yang harus dibayar. Hal ini tentunya sangat memberatkan bagi peminjam.

Alih-alih mendapat pinjaman mudah dan cepat, peminjam justru mengalami kesulitan saat harus mengembalikan. Apabila hal ini terus dibiarkan oleh OJK, tidak tertutup kemungkinan adanya pandangan bahwa regulator melegalkan proses pinjam meminjam seperti rentenir, atau bahkan melebihi biaya yang ditetapkan oleh rentenir pada umumnya.

Temuan sisiusaha, biaya meminjam uang di rentenir tak lebih dari 10% per bulannya, atau bahkan di pasar-pasar tradisional rentenir hanya menerapkan bunga sebesar 5% perbulan kepada peminjamnya.

Satu sisi dengan adanya fintech, memudahkan orang mendapat pinjaman cepat untuk kebutuhan darurat, namun disisi lain memberatkan orang dalam mengembalikan pinjaman. Untuk itu tidak sedikit masyarakat yang memohon kepada regulator agar dapat ditinjau ulang besaran biaya yang diterapkan oleh fintech, namun OJK mengatakan sulit untuk ikut terlibat dalam penentuan biaya pinjaman pada fintech.

Pada akhirnya masyarakat yang memutuskan sendiri dengan lebih hati-hati dan cerdas seberapa darurat hingga harus terlibat hutang mudah ala fintech. (MAB)

foto : The Jakarta Post

Rekomendasi

Baca Juga