News Anggaran Pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya Harus Merata

Anggaran Pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya Harus Merata

Sisiusaha (1/11)

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya diharapkan mampu menyamaratakan anggaran untuk bidang pendidikan. Menurut Ketua Yayasan Bina Putra Mandiri Dede Sopyan, aturan pemberian anggaran saat ini berdasarkan jumlah siswa dari suatu institusi pendidikan.            

“Untuk masalah pendanaan, harusnya jangan diukur dari jumlah siswa. Karena banyak sekolah-sekolah di pelosok yang jumlah siswanya sedikit, dan mereka tidak mendapatkan anggaran yang sama dengan jumlah siswa banyak. Padahal, mereka yang di pelosok juga berjuang untuk menampung anak didik siswa.” Ujar Dede.            

Dede menjelaskan, saat ini, untuk mendapatkan dana Ruang Kelas Baru (RKB) suatu institusi pendidikan paling tidak harus memiliki 250 siswa. Sedangkan, banyak institusi pendidikan yang kebanjiran calon siswa, namun karena jumlah siswanya saat ini di bawah 250, maka mereka tidak mendapatkan dana RKB dan harus menutup penerimaan siswa lebih banyak lagi. “Jadi kan mereka mau terima siswa baru, tapi ruang belajarnya tidak cukup. Mau minta anggaran, tapi siswanya masih di bawah 250. Sehingga tidak bisa berkembang sekolah-sekolah itu.” Tambah Dede.            

Selain itu, untuk mendapatkan dana Ruang Praktek Siswa (RPS), sebuah institusi pendidikan setidaknya harus memiliki 200 siswa. Dana tersebut dianggarkan untuk pembangunan ruang praktek sekaligus pembelian alat-alatnya. Oleh sebab itu, Dede menginginkan semua institusi pendidikan diberikan anggaran secara merata, sehingga kualitas pendidikan siswa yang berada di Kota dan di daerah pelosok sama.            

Dede, yang merupakan pelaku institusi pendidikan, mengaku, dirinya sudah mengeluarkan dana pribadi hingga milyaran rupiah guna memberikan subsidi bagi sekolah yang dikelolanya. “Pada akhirnya saya harus subsidi sana-sini, karena anggaran yang diberikan Pemerintah tidak cukup. Padahal, kurikulum menuntut kita untuk terus maju. Mau tidak mau, saya harus keluarkan dana pribadi yang cukup banyak supaya sekolah tetap berjalan dengan baik.” tutur Dede.            

Padahal, sekolah yang dikelola Dede sudah bekerjasama dengan sebuah perusahaan swasta untuk penyaluran tenaga kerja. Setiap lulusan dari sekolah itu akan langsung bekerja di perusahaan tersebut. Ditambah lagi, para siswa tidak dikenakan biaya apapun alias gratis selama menempuh masa pendidikan di sana. (WeBe)

Rekomendasi

Baca Juga