News Bingung Memulai Usaha BUMdes, Ini pilihannya

Bingung Memulai Usaha BUMdes, Ini pilihannya

sisiusaha (05/10)

crative people.. Salah satu kendala dalam mendirikan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes) yaitu kurangnya kapasitas atau kemampuan bisnis para pejabat tingkat desa, karenanya terkesan bingung untuk memulai usaha Bumdes. Untuk itu sisiusaha network mencoba memberikan beberapa pilihan yang dapat dijadikan pegangan dasar dalam memulai mendirikan usaha BUMdes.

Menurut Eko Putro Sandjojo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kemauan pejabat tingkat desa besar, tetapi rata-rata tingkat pendidikannya rendah. Nah kemauan saja tidak cukup. Makanya cara paling efektif membimbingnya adalah membentuk holding company (induk) BUMDesa dari tingkat pusat, kabupaten, desa. Induk BUMDes ini nantinya yang akan diminta membina BUMdes di desa-desa. "Jadi kalau BUMDes di desa tidak bagus, ya tinggal lihat kepala cabangnya siapa," ungkapnya.

Eko menuturkan, saat ini sudah ada sekitar lebih 18.000 BUMdes yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan rata-rata net profit sebesar Rp 15 juta per tahun. Hingga 2022, pemerintah menargetkan jumlah BUMdes aktif mencapai 74.910 badan usaha, dengan target net profit Rp 1 miliar per tahun. "Kalau satu BUMdes berhasil rata-rata Rp 1 miliar per tahun, itu kan kecil. Ketika konsolidasi 75.000 desa, berarti net profit-nya Rp 75 triliun," tutup Eko.

Program pengembangan BUMdes tidak hanya selesai pada proses pembentukannya saja namun ada tahapan selanjutnya sebagai rangkaian mekanisme dalam mengembangkan agar menjadi Lembaga Usaha Desa yang mandiri dan profesional sebagai penggerak kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan bersama.

Hal penting yang menjadi fokus untuk memulai dan pengembangan BUMdes adalah dengan penggalian potensi yang ada di desa, bagaimana agar BUMdes di tiap desa mengetahui peluang usaha yang menjadi unggulan. Atau juga mengembangkan potensi masyarakat desa yang mendominasi dalam artian disebuah desa mayoritas penduduknya sebagai wirausaha penjual produk khusus tertentu. Hal tersebut bisa ditangkap menjadi sebuah peluang untuk dikembangkan, dan menjadi tugas BUMdes untuk mewadahi dan memfasilitasi potensi tersebut.

Berikut adalah beberapa jenis usaha yang dapat dijadikan pegangan dasar dalam memulai membangun BUMdes:

Serving (usaha jasa pelayanan): BUMdes menjalankan "bisnis sosial" yang melayani warga, yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kalimat lain, BUMdes ini memberikan social benefits kepada warga, meskipun tidak memperoleh economic profit yang besar. Contoh jenis usaha Serving yaitu Usaha air minum desa baik pengelolaan air bersih maupun pengelolaan air minum (suling), usaha listrik desa, lumbung pangan, dan lainnya.

Banking (usaha lembaga keuangan): BUMdes menjalankan "bisnis keuangan", yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari para rentenir desa atau bank-bank konvensional. Contoh jenis usaha Banking yaitu : Bank desa atau lembaga perkreditan desa atau lembaga keuangan mikro desa, unit usaha dana bergulir dan sebagainya.

Renting (usaha jasa penyewaan): BUMdes menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa. Ini sudah lama berjalan di banyak di desa, terutama desa-desa di Jawa. Contoh jenis usaha Renting yaitu: Penyewaan traktor, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah, dan sebagainya.

Brokering (usaha jasa perantara): BUMdes menjadi "lembaga perantara" yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Atau BUM Desa menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat. Contoh jenis usaha Brokering yaitu: Jasa pembayaran listrik, PAM, Telp, Jasa Perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor dan lainnya. Desa juga dapat mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat.

Trading (usaha perdagangan): BUMdes menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada sekala pasar yang lebih luas. Contoh jenis usaha Trading antara lain: Pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian dan perikanan, hasil perkebunan, hasil kerajinan, sarana produksi pertanian, dan lainnya.

Holding (usaha induk): BUM Desa sebagai "usaha bersama", atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh BUM Desa agar tumbuh usaha bersama.

Contoh jenis usaha Holding yaitu: 1) Kapal desa yang berskala besar untuk mengorganisir dan mewadahi nelayan-nelayan kecil; 2) ”Desa wisata” yang mengorganisir berbagai jenis usaha dari kelompok masyarakat: makanan, kerajinan, sajian wisata, kesenian, penginapan, dll.

Tidak hanya itu, muncul pemikiran adanya satu klasifikasi jenis usaha lain yang sebenarnya dapat diselenggarakan oleh BUMDesa yakni Contracting, yaitu usaha kemitraan yang dilakukan oleh Unit Usaha dalam BUMdes dengan Pemerintah Desa atau pihak lain. Misalnya Unit Usaha "Pemborong" untuk mengerjakan "proyek" pembangunan fisik desa, seperti: pembuatan talut, pengerasan jalan, rumah sederhana dan pembangunan sarana prasarana (sapras) lain yang ber-skala desa.

Pembangunan sapras tersebut berkualifikasi tidak memerlukan kompetensi teknis yang rumit alias dapat dikerjakan oleh warga desa yang berprofesi sebagai tukang bangunan. Contoh unit usaha lain dari jenis usaha ini yakni dibentuknya Unit Usaha Cleaning Service untuk membersihkan gedung perkantoran atau perusahaan yang beroperasi di desa tersebut, atau dibentuknya Unit Usaha Catering untuk memenuhi kebutuhan "makan siang/ konsumsi rapat". Jenis usaha ini sangat selaras dengan asas Rekognisi dan Subsidiaritas yang diamanahkan dalam UU 6/2014 tentang desa.

Melalui berbagai unit usaha ini, berbagai kebutuhan dasar warga desa diharapkan dapat diwadahi dan dipenuhi. Selanjutnya pemilihan jenis/unit usaha diserahkan kepada Pengurus BUMdes untuk menginventarisasi aneka kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Adapun penetapan unit usaha yang akan diselenggarakan seyogyanya dimusyawarahkan dalam forum Musdes (kekuasaan tertinggi pada BUMDesa) karena setiap unit usaha yang dibentuk mengandung resiko. Untuk itu disarankan dilakukan studi kelayakan dan bisnis plan terlebih dahulu sebelum unit usaha tersebut operasional. (M Abduh Baraba)

Rekomendasi

Baca Juga