Opini Hary Tanoe dan Surya Paloh, Berseteru Dulu Setujuan Kemudian

Hary Tanoe dan Surya Paloh, Berseteru Dulu Setujuan Kemudian

sisiusaha (03/8)

creative people.. Bukan rahasia lagi bahwa antara Hary Tanoe pemilik MNC Group dengan Surya Paloh pemilik Media Group berseteru sejak dulu, namun kemudian keputusan Hary Tanoe melalui Perindo yang akan mengusung Joko Widodo dalam Pilpres 2019 mendatang dapat diartikan bahwa mereka berdua setujuan.

Perang dingin terjadi antara Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo. Ketidakharmonisan keduanya terjadi saat Hary Tanoe masih menduduki posisi elite di NasDem lalu akhirnya keluar.

Hary Tanoe secara resmi bergabung dengan NasDem pada 9 Oktober 2011. Di NasDem, Hary Tanoe menduduki posisi sebagai Ketua Dewan Pakar dan juga Wakil Ketua Majelis Nasional.

Hanya sekitar satu tahun bergabung, Hary Tanoe memilih keluar dari NasDem, tepatnya pada 21 Januari 2013. Saat itu Hary Tonoe memilih mundur karena konflik dengan Surya Paloh yang saat itu menjabat ketua dewan pembina memutuskan menjadi Ketua Umum Partai NasDem dengan menggeser Patrice Rio Capella.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Saiful Haq mengakui konflik antara Surya Paloh dan Hary Tanoesoedibjo sudah berlangsung lama. Konflik semakin menajam seiring dengan rencana pengambilalihan partai oleh bos Media Grup Surya Paloh.

"Perbedaan mereka sudah lama, tetapi deadlock baru-baru ini," kata Saiful seperti dilansir Tempo, Senin, 21 Januari 2013.

Saiful menyatakan, konflik ini berawal saat Surya Paloh berencana merombak kepengurusan partai. Tidak hanya merombak, Surya Paloh juga berencana mengendalikan partai dengan langsung menjadi ketua umum. Inilah bibit konflik antara dua bos media tersebut.

Saiful menerangkan, di sisi lain Harry Tanoe menginginkan pengurus partai tidak perlu dirombak. Saiful menuturkan, Hary Tanoe memuji struktur partai yang sudah menjadikan Partai NasDem sebagai satu-satunya partai nonparlemen yang berhasil lolos menjadi peserta pemilu. "Pak Hary ingin struktur partai diubah, tapi cukup dibenahi dan langsung masuk ke tahap pencalegan," kata dia.

Konflik ini kemudian meningkat tensinya pada pekan ini. Saiful menuturkan, puncak dari konflik ini adalah pengunduran Hary Tanoe dari partai. Rencana pengunduran Harry Tanoe diikuti oleh Sekretaris Jenderal Partai NasDem Ahmad Rofiq.

Hary Tanoe kemudian bergabung ke Hanura dan mendeklarasikan diri sebagai Cawapres pada pemilu 2014 lalu. Namun, setelah pemilu selesai, Hary Tanoe memutuskan mundur dari Hanura setelah tidak cocok lagi dengan keputusan politik Wiranto yang lebih memilih bergabung dengan kubu Jokowi dalam Pilpres 2014. Diketahui, dalam kubu Jokowi terdapat Partai NasDem di bawah kepemimpinan Surya Paloh.

Padahal, sejak bergabung dengan Hanura pada 17 Februari 2013, Hary Tanoe mendapat posisi terhormat. Dia dipercaya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Hanura. Posisi ini sangat strategis. Menjelang pemilu, Hary Tanoe juga dipercaya sebagai Ketua Badan Pemenang Pemilu (Bapilu). Kini, bos MNC Grup itu membuat Perindo dan menjabat sebagai ketua umum.

Perang dingin dimulai dengan pemberitaan di MNC Grup milik Hary Tanoe dengan Media Grup punya Surya Paloh. MNC Grup tak pernah memberitakan kegiatan atau acara politik Surya Paloh, demikian sebaliknya Media grup tidak meliput kegiatan Hary Tanoe. Namun, kalau ada yang buruk barulah saling memberitakan.

Di 2016, kembali ramai dengan kasus dugaan korupsi PT Mobile 8 Telecom yang diusut Kejaksaan Agung yang bergulir sejak 2007. Seperti diketahui, Jaksa Agung HM Prasetyo merupakan kader NasDem yang mundur setelah diajukan Surya Paloh dan dilantik Presiden Joko Widodo.

Saat kasus ini bergulir, pemilik PT Mobile 8 Telecom adalah Hary Tanoe. Diduga, Ketua Umum Partai Perindo itu memiliki peran yang krusial dalam kasus rasuah tersebut.

Kasus dugaan korupsi ini muncul setelah penyidik Kejagung menemukan adanya transaksi palsu terkait permohonan restitusi antara PT Mobile 8 dengan PT Jaya Nusantara pada periode 2007-2009. Di mana, dalam kurun waktu tersebut, PT Mobile 8 diduga telah memalsukan bukti transaksi dengan PT Jaya Nusantara hingga mencapai Rp 80 miliar.

Kejagung pun bergerak cepat mengusut kasus dugaan korupsi PT Mobile 8 Telecom. Dipastikan, sejumlah alat bukti dan keterangan dari pihak-pihak yang telah diperiksa membuka pintu Korps Adhyaksa menetapkan tersangka pada kasus tersebut.

Bahkan pengurus Fraksi Nasional Demokrat di DPR melayangkan surat kepada Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan berisi permintaan teguran terhadap anggotanya yang duduk di Komisi Hukum DPR, Masinton Pasaribu.

Masinton disebut telah menciderai hubungan baik antara NasDem dan PDI Perjuangan lantaran melayangkan pernyataan yang menyinggung adanya perseteruan antara Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo.

Pernyataan Masinton tersebut dilontarkan dalam rapat kerja Komisi III dengan Jaksa Agung pada Rabu (20/1/2016). NasDem mengutip pernyataan Masinton kala itu, "mengingatkan Prasetyo (Jaksa Agung) bahwa dalam kasus-kasus Freeport dan Mobile 8 ada pertarungan antargeng dan dalam Mobile 8 ada pertarungan Surya Paloh dan Hary Tanoe".

Dalam surat tersebut Fraksi NasDem menyatakan bahwa apa yang disampaikan Masinton merupakan pernyataan menyesatkan dan tidak berdasar pada fakta. Surya Paloh dalam hal ini diklaim tidak punya hubungan dengan penanganan perkara apapun di Kejaksaan Agung.

Atas dasar tersebut, NasDem dalam suratnya meminta Pimpinan Fraksi PDI-P menegur Masinton serta meminta legislator Komisi Hukum itu menarik pernyataannya dan meminta maaf melalui media massa selambat-lambatnya 3x24 jam sejak surat diterima.

Secara terpisah, Masinton menanggapi santai surat teguran dari NasDem. Dia memaknai surat teguran itu sebagai sikap reaksioner pimpinan Fraksi NasDem yang belum memahami prinsip-prinsip dasar berdemokrasi.

Masinton menyatakan apa yang disampaikan olehnya dalam forum rapat Komisi III bersama Jaksa Agung adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dasar dirinya sebagai anggota DPR melakukan fungsi pengawasan. Sesuai konstitusi dan perundang-undangan, kata dia, anggota DPR memiliki Hak Imunitas, sebagaimana diatur Pasal 224 UU MD3.

"Jadi saya tidak akan menyampaikan permohonan maaf apapun. Karena itu prinsip yang dijamin oleh undang-undang," kata Masinton.

Kejaksaan Agung saat itu diketahui tengah menyidik perkara dugaan penyidikan perkara dugaan korupsi pada restitusi (ganti kerugian) pajak yang diajukan PT. Mobile-8 Telecom Tbk periode 2007-2009. Saat dugaan korupsi tersebut muncul, mayoritas saham PT. Mobile-8 Telecom Tbk masih dimiliki Hary Tanoe.

Beda dulu, beda sekarang, Keputusan Partai Perindo yang tak akan ikut menggugat Undang-Undang Pemilu, khususnya pasal terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Perindo Ahmad Rofiq seperti diberitakan Kompas.com, Selasa (2/8/2017). "Kalau terkait dengan presidential threshold, Perindo memang sejak awal tidak akan membuat suatu gugatan," ujar Rofiq.

Ia melanjutkan, partainya tetap akan menggugat UU Pemilu, tetapi pada pasal verifikasi partai politik (parpol) peserta pemilu. Dalam UU Pemilu saat ini, verifikasi parpol peserta pemilu hanya diberlakukan kepada parpol baru.

Lebih dari itu, Ketua Umum Partai Perindo sekaligus CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo menyatakan akan mendukung Presiden Jokowi pada Pemilu 2019. Rencananya, dukungan itu akan dibahas dalam Rapimnas Partai Perindo pada akhir tahun 2017.

Presiden Jokowi sejak awal menginginkan agar presidential threshold tetap berada pada kisaran 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional. Sementara itu, Perindo sebelumnya sempat menyatakan sikap tidak setuju terhadap keberadaan presidential threshold.

Menurut pengamat yang juga pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang, Muhamad Yulianto, menilai sikap Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang berbalik arah mendukung pemerintahan Jokowi-Kalla dinilai sebagai personal safety ketua umumnya, Hary Tanoesoedibjo.

“Meski alasan lain juga untuk membangun basis partai. Namun lebih utama persoalan keamanan pribadi atau personal safety HT (Hary Tanoe),” kata Yulianto yang dilansir Tempo, Kamis, 3 Agustus 2017.

Menurut Yulianto, personal safety yang dimaksud adalah untuk kepentingan Hary Tanoe yang merasa dipinggirkan. “Dalam situasi seperti itu butuh pengertian dan kesepakatan dari partai dengan pemerintah,” ujar Yulianto.

Sikap politik Hary Tanoe yang sering berubah, kata Yulianto, bisa dilihat dari jejak perjalanan politiknya. CEO MNC Group itu pernah di Partai NasDem, pindah ke Partai Hanura, lalu mendirikan partai politik sendiri. Hary Tanoe diperkirakan juga akan mengubah haluan pemberitaan media-media yang dia miliki.

Sebelumnya, media cetak dan elektronik Hary Tanoe sering mengkritik kinerja pemerintah. “Posisi pekerja media yang seharusnya kritis akan dilematis antara idealisme jurnalis dan kepentingan politik owner,” katanya.

Sebelumnya, Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan dukungan kepada Presiden Jokowi akan dibahas dalam Rapat Pimpinan Nasional Perindo. Hal itu membuat berbagai pihak menganggap Perindo secara tak langsung sudah siap mendukung Presiden Jokowi pada 2019.

Artinya juga bahwa dua raksasa media di Indonesia MNC Group dan Media Group akan setujuan, memberitakan dalam angle yang sama dan senada. (M Abduh Baraba)


Dihimpun dari berbagai sumber

Rekomendasi

Baca Juga