News Pak Jokowi, Bagaimana Ini? Daya Beli Masyarakat Longsor Sejak 2,5 Tahun Ini

Pak Jokowi, Bagaimana Ini? Daya Beli Masyarakat Longsor Sejak 2,5 Tahun Ini

sisiusaha (30/7)

creative people.. Daya beli masyarakat bukan hanya merosot, namun lebih tepat dikatakan longsor, begitu yang dikatakan Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey. Roy mengakui adanya pelemahan daya beli masyarakat. Kondisi ini sudah terjadi sejak dua setengah tahun terakhir.

"Daya beli masyarakat turun,dimana usia produktif jauh lebih besar dari tua (tetapi) pekerja muda belum tetap dengan pekerjaan formil dan mendapatkan upah layak," jelas Roy Mandey, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) di Kementerian Perdagangan, Jakarta.

Diakui Roy, meningkatnya usia produktif ini merupakan bonus demografis negara, akan tetapi hal ini berkontribusi menurunkan pendapatan ritel sebesar 40% hingga 50% dari pendapatan tahun sebelumnya. "Itu nominal growth pertumbuhan secara bulan ke bulan dari penjualan," terang Roy.

Kendati pemerintah menerapkan harga eceran tertinggi (HET), menurut Roy, belumlah efektif. Pengaruh dalam menjaga harga tiga komoditas pangan yang diatur, sangatlah kecil. "Berpengaruh tapi tidak signifikan, karena penjualan kita tidak hanya yang tiga unit HET itu saja kan," papar Roy.Aprindo.

Suka atau tidak, ekonomi saat ini memang sedang lesu. Yang sangat merasakan dampaknya adalah sektor ritel. Semuanya karena pelemahan daya beli masyarakat.

Celakanya, neoliberalisme yang dibawa Darmin Nasution-Sri Mulyani semakin menenggelamkan sektor ritel. Dari hari ke hari, omset bisnis ritel di tanah air, terjun bebas. Kalau sudah begini, satu per satu peritel bakal tutup. Para pelaku usaha ritel mengakui kondisi sulit yang kini tengah dialami industri ini, terlebih lantaran lemahnya daya beli masyarakat.

Bahkan, Roy mencatat terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan pekerja ritel sejak awal 2017, omzet bisnis ritel selama triwulan pertama 2017 turun 10-12 persen dibanding periode yang sama di tahun 2016. Gelombang PHK tahun ini akan terjadi di bisnis ritel, dan itu mengejutkan.

Rinciannya, sekitar 2.000 PHK terjadi saat pemberhentian operasi gerai 7-Eleven di Indonesia, dan seribu PHK lainnya menyebar di seluruh gerai hypermarket atau supermarket skala besar. PHK merupakan pilihan terakhir, namun tak terhindarkan.

Manajemen perusahaan sudah memilih menyeleksi kembali produk yang dijual dan memprioritaskan produk dengan permintaan tinggi dibanding melakukan pemutusan hubungan kerja. Efisiensi juga dilakukan dengan menghemat belanja bulanan atas kebutuhan listrik di setiap gerai.

Namun PHK tetap terjadi karena lesunya daya beli rakyat dan stagnasi ekonomi Neoliberalisme ala Darmin-Sri Mulyani. Mau apa coba? Aprindo menilai setidaknya ada tiga faktor yang menyumbang kelesuan di bisnis ritel.

Pertama, adanya sentimen negatif atas perpajakan yang digenjot pemerintah. Kedua, sentimen negatif atas Pilkada yang terjadi di sejumlah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia. Ketiga, adanya perubahan gaya hidup masyarakat.

Dengan ancaman PHK yang menghadang, kita tidak tahu bagaimana nasib ribuan karyawannya. PHK lebih banyak terjadi di hypermarket lantaran kapasitasnya yang raksasa.

Artinya, dengan kapasitas penjualan yang relatif besar, hypermarket akan sangat merasakan penurunan daya beli. PHk memang berkaitan langsung dengan menurunnya daya beli masyarakat yang berujung pada sepinya permintaan. Industri tekstil misalnya, dilaporkan mulai mengerem produksi lantaran permintaan yang meredup dibandingkan tahun lalu.

Tak hanya itu, industri ritel juga lebih dulu secara terang-terangan mengungkapkan minimnya permintaan sepanjang semester I 2017. Dan kalahnya pemain-pemain besar ritel di Indonesia merupakan gejala ekonomi keseluruhan yang bermula dari ketatnya kompetisi dengan pemain ritel lain, selain akibat lesunya ekonomi.

Dan kelesuan di bisnis ritel ini telah terjadi setahun terakhir. Di tahun 2016, pertumbuhan bisnis ritel hanya mencapai angka sembilan persen. Padahal, dalam kondisi normal pertumbuhan bisnis tersebut dapat mencapai 12-15 persen per tahun. Asal tahu saja pertumbuhan bisnis ritel di 2017, terus mengalami stagnasi.

Sulit berharap akan ada titik balik di tahun ini yang dapat memacu pertumbuhan hingga di atas dua digit. Dengan kata lain, bisnis ritel terus terancam kontraksi ekonomi selama pertumbuhan ekonomi alami stagnasi karena menganut Neoliberalisme yang mematikan ekonomi rakyat itu. Sungguh memprihatinkan. Bagaimana ini Pak Jokowi? (RED)

 

Artikel Terkait: 

Edy Mulyadi: Pajak dan Utang yang Memiskinkan

Ekonomi Meroket Yang Dibanggakan Jokowi Tak Dirasakan Masyarakat

Di Indonesia Terjadi Penurunan Daya Beli, PHK Massal Dan Rencana Penyesuaian Pajak Gaji

 

Rekomendasi

Baca Juga