News DPR Minta Pemerintah Pikirkan Paket untuk Permudah Akses KUR

DPR Minta Pemerintah Pikirkan Paket untuk Permudah Akses KUR

sisiusaha (30/10)

Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan menyatakan, selain kebijakan penurunan bunga kredit usaha rakyat (KUR) dari sekitar 22 persen menjadi 12 persen, masyarakat juga membutuhkan keleluasaan akses mendapatkan KUR yang banyak dikeluhkan para pelaku UKM.

Heri mengungkapkan, selama ini justru pelaku UKM kesulitan mengakses KUR. Karena pelaku UKM sulit memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan perbankan. Akibatnya, penyaluran KUR belum optimal dan masih di bawah 5 persen.

"Itu masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Dari tahun ke tahun masalah ini belum terpecahkan. Bank-bank yang selama ini diberi subsidi KUR masih mensyaratkan kriteria yang menyulitkan," ujar Heri di Gedung DPR, Senayan, beberapa waktu lalu.

Karena itu, menurut Heri, selain harus menambah bank penyalur KUR, pemerintah mesti memikirkan paket untuk mempermudah akses KUR.

"Dengan begitu, KUR akan lebih terasa dampaknya. Penambahan itu juga bisa mempercepat penyaluran KUR kepada debitur yang selama ini dianggap belum memenuhi kriteria perbankan," tegas Heri.

Dijelaskan Anggota F-Gerindra itu, data dari Komite KUR hingga 2014 ternyata hanya ada tujuh bank nasional yang menyalurkan KUR, yaitu BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, Bukopin, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah. Total kucuran dana KUR mencapai Rp 152,71 triliun.

Karena itu, Heri berharap, penyaluran KUR kedepannya lebih ekspansif dan merata. Sebab, lanjut Heri, KUR yang selama ini disalurkan lebih banyak untuk sektor pertanian dan perdagangan. Sebarannya pun masih terkonsentrasi di Jawa.

"Perbankan tidak perlu ragu karena ada uang jaminannya. Dalam proposal PMN 2016 kedua BUMN itu telah mendapatkan penyertaan negara masing-masing Rp 500 miliar," pungkas Heri. (MAB)

Rekomendasi

Baca Juga