News Di Indonesia Terjadi Penurunan Daya Beli, PHK Massal Dan Rencana Penyesuaian Pajak Gaji

Di Indonesia Terjadi Penurunan Daya Beli, PHK Massal Dan Rencana Penyesuaian Pajak Gaji

sisiusaha (20/7)

creative people.. Kondisi sulit keuangan dan ekonomi sepertinya akan terus menerpa Republik Indonesia, pengamatan sisiusaha.com sepanjang tahun 2017 dan setelah lebaran telah terjadi penurunan daya beli, PHK massal dan adanya rencaya penyesuaian pajak atas gaji pegawai.

Selama tiga tahun memerintah, Jokowi-JK sedikitnya telah mengeluarkan 14 paket kebijakan ekonomi, kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan berbagai perspektif. Paket yang tediri dari (1) kepastian usaha, (2) izin investasi, (3) penurunan bunga KUR, (4) pengupahan, (5) menghilangkan pajak berganda, (6) insentif pajak di KEK, (7) kemudahan akses permodalan, (8) pembangunan kilang minyak, (9) pembangunan pembangkit listrik, (10) melindungi usaha kecil (?), (11) dana investasi real estate (DIRE, (12) permudah izin bangunan usaha, (13) reformasi perijinan usaha, hingga (14) roadmap e-commerce. Namun apakah 14 paket kebijakan tersebut efektif untuk perekonomian rakyat?

Daya Beli
Selepas momen Hari Raya Idul Fitri 2017, mencuat di berbagai media massa mengenai tutupnya gerai-gerai ritel dan turunnya omzet usaha sektor ritel di Indonesia. Seperti yang terjadi di Pasar tanah Abang, pedagang di pasar tersebut mengeluhkan sepinya pembeli di momen Idul Fitri tahun ini dan menyampaikan bahwa omzet penjualan mereka turun 65% dibanding tahun sebelumnya.

Selain sektor tekstil, sektor ritel makanan dan minuman pun mengalami hal yang sama, demikian nampak pada tutupnya seluruh gerai 7-Eleven di Jakarta karena penjualan tidak mencapai target.

Di sektor ritel elektronik, penurunan omzet nampak terjadi di Pasar Glodok sepanjang 3 tahun kebelakang, lantai 2 hingga lantai 5, tidak ada pedagang elektronik yang berjualan, dan sebagian besar kios bertuliskan 'disewakan' dan 'dijual'.

Fenomena yang terjadi di Pasar Tanah Abang, 7-Eleven, dan Pasar Glodok adalah sebagian contoh representatif dari kondisi perekonomian sektor ritel secara keseluruhan. Indikasi kuat dari turunnya omzet penjualan dan tutupnya gerai-gerai ritel dikarenakan daya beli masyarakat yang semakin melemah.

Hal tersebut dapat dilihat bahwa kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDB (atas harga berlaku menurut pengeluaran) triwulan I-2017 sebesar 56,94%, turun dibanding 2016 di triwulan yang sama dengan prosentase 57,70% (BPS, 2017).

Turunnya daya beli masyarakat tersebut disebabkan beberapa hal, salah satunya karena rendahnya upah buruh. Demikian dapat diamati pada tren pertumbuhan upah minumum provinsi (UMP) DKI Jakarta yang mengalami penurunan. Nilai UMP Jakarta 2013 naik 44% dibanding 2012, namun dari 2013 ke 2014 UMP Jakarta tutun drastis dari naik 44% hanya menjadi naik 11%. Dari 2014 ke 2015 pun sama, hanya naik 11%, dan dari 2015 ke 2016 naik ke 15%. Sedangkan 2016 ke 2017 pertumbuhan mengalami penurunan di angka 8%.

Tidak hanya upah buruh industri yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun, upah riil buruh tani nasional pun turun 0,19% dan upah riil buruh bangunan turun 0,29% (BPS, 2017). Turunnya upah buruh secara riil tersebut diperberat dengan kebijakan pemerintah seperti pencabutan subsidi BBM dan TDL.

PHK Massal
Dampak sistematik dari turunnya daya beli masyarakat tersebut kemudian tertuju pada perusahaan-perusahaan selaku produsen barang-barang konsumsi. Rendahnya serapan konsumsi mengakibatkan perusahaan harus melakukan manajerial anggaran seperti pengurangan kuantitas produksi, pengurangan harga jual barang, dan pengurangan biaya produksi.

Akibatnya, pengurangan buruh pun dilakukan oleh perusahaan. Dengan kata lain, penurunan daya beli masyarakat berdampak sistemik terhadap PHK massal oleh perusahaan.

Implikasi turunnya daya beli, turunnya omzet penjualan, dan PHK massal yang korelatif terjadi sejak 2015. Pada 2015, terjadi PHK besar-besaran di sektor garmen dan tekstil yang mengakibatkan puluhan ribu buruh kehilangan pekerjaan. Pada 2016, giliran sektor elektronik dan otomotif yang mengalami penurunan penjualan dan melakukan PHK.

Tercatat perusahaan-perusahaan elektronik yang melakukan PHK terjadi di PT Toshiba, PT Panasonic, PT Phillips, PT Samoin, PT DMC dan PT Ohsung. Untuk perusahaan-perusahaan otomotif, yang melakukan PHK PT Yamaha, PT Astra Honda Motor, PT Hino, PT AWP, PT Aishin, PT Musashi, dan PT Sunstar.

Tak luput dari ingatan pula pada 2016 di sektor pertambangan terjadi PHK massal dikarenakan jatuhnya harga komoditas primer di pasar internasional. Walaupun pada 2017 PHK massal tidak nampak, akan tetapi gejala-gejala PHK massal 2017 dapat diprediksi. Prediksi terjadinya PHK massal dapat diatribusikan pada pola yang sama pada 2015 dan 2016 dimana serapan konsumsi barang-barang yang rendah di sektor tertentu terjadi di sektor ritel pada 2017 ini.

Gejala tersebut dapat dilihat di Pasar Tanah Abang, Pasar Glodok, dan 7-Eleven. Artinya, penurunan daya beli tahun ini merupakan lampu kuning bagi industri sektor garmen dan tekstil, elektronik, dan makanan/minuman serta barang-barang konsumsi kemasan.

Rencana Penyesuaian Pajak Gaji
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati perlu mengkaji lebih lanjut soal kebijakan pajak, khususnya terkait dengan kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 54 juta per tahun atau Rp 4,5 juta per bulan. Batas tersebut diketahui salah satu yang paling tinggi di Asia Tenggara.

"Kalau kita bandingkan negara ASEAN, PTKP kita paling tinggi, walaupun income per kapita kita relatif lebih rendah dari Thailand, Vietnam, Malaysia bahkan dengan Singapura sekalipun, Indonesia menerapkan PTKP yang tinggi," ungkap Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu malam (19/7/2017).

Menurut Sri Mulyani kebijakan tersebut berkaitan dengan rasio pajak. Saat pemerintah menaikkan PTKP sebanyak dua kali dalam waktu yang berdekatan, basis pajak di Indonesia terus menurun. Akhirnya mengganggu realisasi penerimaan.

"Karena kita ingin tax ratio comparable dengan negara lain, kita harus lihat kenapa Indonesia berbeda. Kalau policy mengenai PTKP, dengan income per kapita yang kita miliki dengan negara lain apakah bisa dilihat sebagi salah satu yang menjelaskan basis pajak kita berbeda," jelasnya. "Jadi PTKP makin tinggi, basis pajak makin sedikit. Jadi Indonesia sudah menaikkan dua kali PTKP," tegas Sri Mulyani.

Sri Mulyani telah meminta Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk menelusuri kebijakan tersebut. Di samping itu juga mengkaji efektivitas dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). "Masalah PPN juga masalah efektifitas negara lain itu bisa meng-collect walaupun rate-nya lebih rendah, PPN-ya bisa tinggi," imbuhnya.

Dapat dibayangkan apa yang akan terjadi apabila sulitnya kondisi ekonomi ini terus berlanjut dan mengalami domino efek serta ditambah dengan penurunan penerimaan pendapatan gaji pegawai golongan bawah yang akan disesuaikan pejaknya. Masihkah pemerintah akan terus membiaskan kondisi ini..? (RED)

sumber: Berbagai sumber & detik.com

Rekomendasi

Baca Juga