News Bongkar-Bongkaran Di Sidang E-KTP

Bongkar-Bongkaran Di Sidang E-KTP

sisiusaha (09/3)

creative people.. Hari ini Kamis, 09 Maret 2017 sidang perdana kasus dugaan korupsi E-KTP mulai digelar dan banyak kalangan berharap agar terjadi bongkar-bongkaran di sidang kasus E-KTP ini. Adapun agenda sidang akan membacakan surat dakwaan dua terdakwa mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) Irman, dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) Sugiharto.

Kuasa hukum Sugiharto dan Irman, Susilo Ari Wibowo, berharap persidangan kasus dugaan korupsi yang disinyalir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu berjalan lancar. "Dan kedua tersangka dapat mengungkap fakta secara terbuka dan apa adanya," ujar Susilo saat dikonfirmasi.

Susilo memastikan, kedua kliennya itu tak akan menutupi fakta kasus korupsi proyek yang menghabisi anggaran mencapai Rp5,9 triliun. Kesaksian keduanya akan menjadi bahan pertimbangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengabulkan permohonan Justice Collaborator (JC). "Sehingga status JC yang diinginkan kedua tersangka disetujui KPK dan pengadilan Tipikor," tukasnya.

Dalam penyidikan kasus ini, sejumlah nama besar ikut terseret. Mulai dari anggota DPR, Kemendagri dan sejumlah pengusaha. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Roy Suryo mengatakan partainya mendorong supaya kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP dibongkar sampai tuntas. Menurut dia, partainya tidak ada rasa takut sama sekali.

"Kalau kami pendapat gini, silakan e-KTP ini bongkar saja sebesar-besarnya, seluas-luasnya," kata Roy seperti dilansir inilah.com, Rabu (8/3/2017). Artinya, kata mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini jangan sampai ada indikasi takut-takut pada satu kekuasaan tertentu apabila ingin membongkar tuntas sampai akar-akarnya dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.

"Kalau seharusnya sidang, ya sudah apapun yang terjadi di sidang itu kemudian jangan ada yang khawatir sebelumnya. Ini kan seolah-olah ada yang khawatir, kemarin dibilang akan ada goncangan politik terus tidak disiarkan secara langsung," ujarnya.

Terkait kekhawatiran terjadi guncangan politik dalam kasus E-KTP ini, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menegaskan, pihaknya tak memperdulikan dampak politik dalam penanganan kasus dugaan suap proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Sebab, tegas Febri, lembaganya dalam mengusut suatu kasus tidak keluar dari atauran atau rel hukum yang ada.

"Untuk dampak politik kami tentu tidak menghitung itu karena fokus KPK adalah menangani kasus di jalur hukum," ujar Febri di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/3/2017). (MAB/RED)

Rekomendasi

Baca Juga