News Innalillahi, Situs Media Islam Online Diblokir Pemerintah

Innalillahi, Situs Media Islam Online Diblokir Pemerintah

sisiusaha (03/1)

creative people.. Peristiwa sedih bagi situs media Islam terjadi di awal tahun 2017, pemerintah melalui Menkominfo telah memblokir beberapa situs media Islam. Sayangnya pemblokiran tersebut tidak diketahui karena alasan apa. Menkominfo belum memberikan pejelasan terkait pemblokiran ini.

Tindakan pemblokiran media dinilai kontraproduktif terhadap hak warga negara untuk berpendapat atau menyampaikan gagasan. Pemblokiran tersebut pun berpotensi menghalangi media menyuguhkan berita secara obyektif dan proporsional.

"Jutaan umat Islam juga dirugikan karena akses mereka terhadap media Islam jadi terhalangi," ujar Direktur The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya, Selasa (3/1), seperti dikutip republika.

Menurut Dia, konten Media arus utama tidak bisa mencukupi dahaga umat terhadap beragam informasi termasuk khasanah pengetahuan Islam yang mereka butuhkan. Dan media Islam hadir berkontribuai memenuhi dahaga tersebut.

Dia menyebut apabila rezim hari ini mengadopsi demokrasi, harusnya secara konsisten memberikan ruang terbuka tumbuhnya kontrol sipil melalui berbagai saluran media yang ada. "Masyarakat perlu penjelasan yang terukur objektif dan bisa dipertanggungjawabkan secara komprehensif. Bagi saya, silakan saja rezim keluarkan blue print-nya terkait model media seperti apa yang dikehendaki tumbuh," ujarnya.

Setelah itu, biarkan kalangan terkait yang akan menilai dan menakar secara objektif. Lantas jika menemukan standard atau parameternya, maka rezim bisa saja menyaring atau melakukan tindakan yang relevan. Kalau pemblokiran saat ini, kata Harits, kesannya jadi politis dan dengan argumentasi yang prematur.

Dia melihat pemblokiran justru menunjukkan kekalahan intelektual rezim dalam menghadapi media alternatif yang kritis dan mampu memberikan keseimbangan terhadap media mainstream yang ada.

Menurut M Abduh Baraba, CEO sisiusaha network, Indonesia kini telah menjadi negara reformasi yang bebas untuk berbagi informasi. Yang artinya sudah tidak lagi membatasi informasi serta menjunjung tinggi hak masyarakat dalam menyampaikan dan menerima informasi. Masyarakat juga telah semakin cerdas, mampu membedakan sebuah informasi abal-abal dengan informasi yang sahih, selain itu payung hukum UU ITE juga sudah cukup rasanya dapat dijadikan pagar bagi penyebar informasi negatif yang tidak bertanggung jawab.

Seperti diketahui bersama bahwa sebagian besar media mainstream yang ada memiliki kepentingan politis pemiliknya, sehingga informasi yang disampaikan menerapkan standar ukuran sepihak. Dapat dibayangkan apabila hal ini dibiarkan berlangsung, bukan mendidik dan mencerdaskan masyarakat namun justru menjadikan masyarakat terbelakang dalam mendapat informasi atas objektifitas kejadian yang sesungguhnya. (RED)

Rekomendasi

Baca Juga