News Revisi UU ITE Mulai Berlaku Pada Senin Ini

Revisi UU ITE Mulai Berlaku Pada Senin Ini

sisiusaha (28/11)

creative people.. DPR mengesahkan revisi UU ITE menjadi UU pada 27 Oktober 2016. "Pembahasan RUU tersebut berlangsung secara kritis, mendalam dan menyeluruh, di mana fraksi-fraksi menyampaikan pandangan dan pendapatnya terhadap materi RUU tersebut," kata Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis, 27 November 2016.

Undang-Undang ITE hasil revisi antara lain memperkuat peran pemerintah untuk mencegah penyebarluasan konten negatif di internet. Yaitu, dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40. Kewenangan tersebut berupa kewajiban untuk mencegah penyebarluasan informasi elektronik yang memiliki muatan terlarang. Serta kewenangan memutus akses atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk memutus akses terhadap informasi elektronik yang melanggar hukum.

Staf Ahli Menkominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa Henry Subiakto menyatakan, berdasarkan Pasal 40 Ayat 2 poin b UU ITE, mulai Senin, pemerintah berwenang untuk menutup akses informasi elektronik dan dokumen elektronik yang muatannya bertentangan dengan undang-undang.

Di undang-undang baru ini, pemerintah punya kewenangan untuk memblok konten yang melanggar undang-undang. Misalnya, pornografi, anti-NKRI, anti-Pancasila, ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. Itu termasuk pelanggaran undang-undang, ujar Henry di Jakarta, Sabtu (26/11). Meski demikian, lanjut Henry, pemerintah tidak serta-merta represif dengan Pasal 40 tersebut. Pemerintah, kata dia, ingin tetap mendahulukan pendidikan atau media literasi kepada khalayak.

Berikut merupakan tujuh muatan materi pokok revisi UU ITE:

  1. Menambahkan sejumlah penjelasan untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan penghinaan/pencemaran nama baik pada Pasal 27 Ayat 3.
  2. Menurunkan ancaman pidana pencemaran nama baik, dari paling lama enam tahun menjadi empat tahun dan denda dari Rp 1 miliar menjadi Rp 750 juta. Selain itu, juga menurunkan ancama pidana kekerasan Pasal 29, sebelumnya paling lama 12 tahun, diubah menjadi empat tahun dan denda Rp 2 miliar menjadi Rp 750 juta.
  3. Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi atas Pasal 31 Ayat 4 yang mengamanatkan pengaturan cara intersepsi ke dalam UU serta menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 Ayat 1 dan 2 mengenai informasi elektronik sebagai alat bukti hukum.
  4. Sinkronisasi hukum acara penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan dengan hukum acara dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  5. Memperkuat peran penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) UU ITE untuk memutuskan akses terkait tindak pidana TIK.
  6. Menambahkan right to be forgotten, yaitu kewajiban menghapus konten yang tidak relevan bagi penyelenggara sistem elektronik. Pelaksanaannya dilakukan atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
  7. Memperkuat peran pemerintah untuk mencegah penyebarluasan konten negatif di internet, dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40.

Kewenangan tersebut berupa kewajiban untuk mencegah penyebarluasan informasi elektronik yang memiliki muatan terlarang dan kewenangan memutus akses atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk memutus akses terhadap informasi elektronik yang melanggar hukum. (RED)

 

Rekomendasi

Baca Juga