News Pasal Makar Jadi 'Senjata Ampuh' Pemerintah Atasi Aksi Damai

Pasal Makar Jadi 'Senjata Ampuh' Pemerintah Atasi Aksi Damai

sisiusaha (22/11)

creative people.. Makar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti 1 akal busuk; tipu muslihat, 2 perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang, dan sebagainya, 3 perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah. Setidaknya hari-hari terakhir ini pemerintah melalui Kapolri dan Panglima TNI beberapa kali menyebutkan kata "makar".

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, pihaknya akan menjaga ketat aksi pada 25 November 2016. Pasalnya, aksi tersebut berpotensi berujung pada upaya penggulingan pemerintahan. Tito mengaku mendapat informasi bahwa ada "penyusup" di balik aksi demo tersebut dan akan menduduki gedung parlemen Senayan, Jakarta. "Kalau itu bermaksud untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintah, termasuk pasal makar," ujar Tito dalam konfersi pers di Jakarta, Senin (21/11/2016).

Mantan staf khusus Presiden SBY, Andi Arief yang dikutip dari republika, mengkritik Kapolri Jenderal Tito Karnavian soal aksi makar oleh demonstran. Menurut Andi Arief, rakyat dengan aksi damai dalam jumlah besar tak mungkin bisa makar. "Tugas Anda (Kapolri) menjaga dan memastikan tidak ada kejahatan dalam aksi," ujar Andi Arief, lewat kicauannnya di Twitter, Senin (21/11).

Tujuan dibentuk kepolisian, kata Andi, bukan untuk menjaga presiden. Melainkan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tak boleh hanya karena gagal komunikasi dengan rakyat dibilang makar. "Pak Tito konstitusi jamin siapapun dengan jumlah berapapun dengan cara damai lakukan proses bersamaan, bahkan meminta presiden mundur," ujarnya.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyampaikan bahwa Pimpinan DPR belum mendapatkan informasi apapun terkait hal tersebut. Ia meminta agar penegak hukum tidak menyebarkan informasi intelijen sebelum dicek kebenarannya. "Seharusnya informasi intelijen itu didalami dulu, dikroscek dulu, diklarifikasi dulu, dihayati dulu. Jangan ada informasi mentah yang langsung dikeluarin. Ini amatiran jadinya. Harus didalami dulu, informasi intelijen itu harus ada kroscek," ujar Fadli, di Gedung Nusantara II Lantai 3 DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/11/2016).

"Jangan info-info yang masih mentah, kemudian diungkap. Kalau perlu bisa dicegah, kalau memang ada rencana yang di luar konstitusional. Jadi itulah caranya. Saya kira tidak perlu diajari, itu kan ada dalam text book juga," lanjutnya. Fadli meminta agar Informasi yang didapatkan didalami, dan diharapkan tidak menyebarkan informasi yang terkesan menakut-nakuti dan memprovokasi. "Jangan seperti itulah. Saya kira kita harus membuat semacam, kalau istilah Pak Prabowo (Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto) itu kesejukan. Kesejukan yang harus berasal dari kedua belah pihak," ucap Fadli.

M Abduh Baraba, CEO sisiusaha network mengatakan "makar adalah sebuah tindakan keji dengan penuh tipu daya, sehingga makar merupakan ancaman serius tidak hanya bagi pemerintah dan penguasa, namun juga masyarakat akan terkena dampaknya." Kekacauan sosial akan terjadi, hukum beralih menjadi darurat, ekonomi juga otomatis akan mengalami kelumpuhan.

"Begitu mahal ongkos yang harus dibayar karena makar, sehingga makar menjadi sebuah hal yang sangat berbahaya. Mungkin dasar inilah yang dijadikan senjata bagi pemerintah dalam usaha mengamankan dan melindungi sesuatu, sehingga wajar bagi pemerintah ketika harus melakukan tindakan menggunakan pasal makar. Pasal makar sendiri oleh banyak kalangan dan ahli hukum dianggap karet, yaitu kalau dianggap berbahaya ya bisa langsung dikriminalisasi, karena pasalnya kabur dan tidak jelas", lanjut Abduh.

Lalu apakah sebenarnya sedang ada sebuah usaha makar di Republik ini? Mungkin agak berlebihan ketika rakyat akan menyuarakan aspirasinya melalui instrumen demo damai yang sebetulnya merupakan hak dan dijamin secara konstitusi ditanggapi pemerintah dengan menggunakan "senjata" pasal makar. (RED)

 

Baca Juga:

Jakarta Spring, Gerakan Kesadaran Rakyat

Ahok Dibalik 'Jakarta Spring' Yang Menumbuhkan Kecerdasan Rakyat Memilih Pemimpin

 

Rekomendasi

Baca Juga