News Ini Alasan Netizen Bikin Hashtag #StopBayarPajak

Ini Alasan Netizen Bikin Hashtag #StopBayarPajak

sisiusaha (29/8)

creative people.. Lagi-lagi pemerintah dibikin pusing oleh gerakan yang dilakukan netizen dimedia sosial dengan mengusung hashtag #StopBayarPajak. Sebagian masyarakat mengungkapkan keresahannya terhadap program pengampunan pajak atau tax amnesty. Kalangan menengah ke bawah merasa tax amnesty ini menjadi teror.

Berikut adalah rangkuman kekecewaan masyarakat yang disalurkan melalui sosial media yang menjadi alasan sampai timbulnya #StopBayarPajak, dari akun twitter @ratu_adil.

Buat apa rakyat bayar pajak, Jika banyak insentif seperti Subsidi BBM dicabut, Cukai Rokok Naik, dan lain sebaginya. Presiden bilang duit banyak trus kata menteri keuangan duit gak ada? kemanein tuh duit? Buat apa rakyat bayar pajak, Jika korporasi raksasa curangi pajak puluhan tahun, diampuni. Buat apa pedagang kecil bayar pajak, Jika pasar tradisional digusur pasar modern milik Taipan yang selalu curangi pajak. Buat apa bayar pajak, Jika Taipan-Taipan curangi pajak cuma kena sanksi 3%, sementara Patuh Pajak rutin bayar pajak 10-20%. 

Buat apa bayar pajak, Jika Pensiunan yang sudah tidak bekerja dan berpenghasilan, dikenakan Pajak Penghasilan. Buat apa bayar pajak, Jika rakyat diancam penjara agar bayar pajak, Taipan curangi pajak cuma disanksi 3%, diampuni. Buat apa bayar pajak, Jika suatu hari nanti akan ada lagi kebijakan Pengampunan Pajak Tanpa Batas Waktu bersanksi 3%.

Tak kurang Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi komentar perihal hashtag #StopBayarPajak yang meramaikan media sosial Twitter baru-baru ini. Menurut Kalla, apa yang terjadi di media sosial tak dapat sepenuhnya diatur. “Ya di Twitter macam-macamlah, kami tak bisa kontrol,” ujar Kalla dalam acara Fun Walk and 5K Run Hari Ulang Tahun Pasar Modal ke-39 SCBD, Jakarta, Minggu, 28 Agustus 2016.

Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Ken Dwijugeasteadi mengklarifikasi hashtag #StopBayarPajak yang beredar ini. 

"‎Pemerintah dalam hal ini Presiden akan meminta kepada Kemenkeu dan Dirjen Pajak untuk menjelaskan keresahan ini jangan sampai kemana-mana, karena ini kan di-viral orang, di-framming orang‎," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/8/2016). (RED)

 

Rekomendasi

Baca Juga