Opini Menyorot Bisnis Ratusan Trilyun Kapal Ikan Siluman Di Indonesia

Menyorot Bisnis Ratusan Trilyun Kapal Ikan Siluman Di Indonesia

sisiusaha (26/8)

creative people.. Indonesia sangat terkenal akan melimpahnya hasil laut, rebutan ikan merupakan hal sehari-hari antara nelayan tradisional dengan nelayan asing yang masuk ke wilayah perairan Nusantara dan juga dengan pengusaha kapal penangkap ikan siluman.

Kabar bahwa sebagai besar kapal penangkap ikan di Indonesia diam-diam ternyata milik warga negara dan perusahaan asing sebenarnya sudah lama terdengar. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), lembaga swadaya masyarakat yang kerap melakukan riset dan advokasi di bidang ini. Sekretaris Jenderal Kiara, Abdul Halim, mengaku punya sederet bukti untuk mendukung tuduhan itu. Selama ini ada kesan bahwa pelakunya justru dilindungi pemerintah.

Kerugian Indonesia akibat penangkapan ikan tanpa izin, tak dilaporkannya hasil tangkapan ikan, dan penangkapan ikan di area yang belum diatur pengelolaannya (illegal, unreported, and unregulated fishing) mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Pada 2001 saja, Organisasi Pangan Dunia (FAO) memperkirakan Indonesia kehilangan Rp 30 triliun per tahun dari sektor ini.

Bahkan sebuah lembaga riset lain, Fisheries Resources Laboratory, mengungkapkan angka yang lebih mencengangkan. Akibat pencurian ikan di Laut Arafura selama kurun 2001-2013, negeri ini sudah merugi Rp 520 triliun. Secara tersirat, pemerintah tak menolak kesahihan data lembaga ini. Pasalnya, document penelitian ini justru ditemukan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Keberadaan kapal penangkap ikan berbendera Merah Putih yang ternyata milik pengusaha asing bukanlah hal baru. Tahun lalu, ditemukan banyak kapal seperti itu. Mereka disebut kapal siluman. Ada juga yang memberi julukan kapal boneka. Di atas kertas, mereka kapal Indonesia, tapi pemilik sesungguhnya ada di Thailand, Cina, Taiwan, atau Filipina.

Tipu-tipu ini marak semenjak pemberlakuan Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009, yang melarang kapal asing menangkap ikan di perairan Nusantara. Ciri utama kapal-kapal ini, pelautnya kebanyakan orang asing. Nakhodanya memang kapten kapal berkewarganegaraan Indonesia, tapi hanya di atas dokumen.

Dia tak punya kuasa. Penguasa sebenarnya adalah para fishing master di kapal eks Thailand: tekong yang merupakan kaki tangan pemilik kapal di luar negeri. Saat ini ada sekitar 1.200 kapal ikan eks asing beroperasi di perairan Indonesia. Semua diklaim telah menjadi milik pengusaha Indonesia. Namun Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti hakulyakin sebagian besar izin kapal tersebut hasil manipulasi. Maksudnya, de facto, kapal tersebut masih dikendalikan juragan di luar negeri.

Kapal eks asing tidak hanya dilarang melaut. Mereka juga wajib kembali ke pelabuhan pangkalan, menunggu verifikasi ulang atas perizinan yang dimiliki. Ketentuan ini berlaku di semua pelabuhan pangkalan, tak cuma di Ambon. Tapi, hingga tiga bulan moratorium diberlakukan, ratusan kapal tak diketahui rimbanya.

Dari 607 kapal ikan yang terdaftar di pangkalan wilayah timur--meliputi Wanam, Benjina, Tula, Timika, Merauke, Sorong, Warabal, Avona, Biak, Dobo, dan Ambon hanya 411 yang kini di pelabuhan. "Semua perusahaan bilang tak bisa lagi mengendalikan kapalnya," kata Mukhtar Api, Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tual, yang membawahkan wilayah timur.

Lebih parah lagi di Batam. Pelabuhan Perikanan Barelang kini lengang. Jumlah kapal yang sedang bersandar hanya belasan. Itu pun kapal tradisional buatan dalam negeri. Adapun 117 kapal eks asing yang biasa keluar-masuk Batam lenyap.

Di tepian Teluk Thailand kapal-kapal penangkap ikan dengan nama khas Indonesia mangkrak di dermaga yang tersebar di Provinsi Samut Sakhon, Samut Prakan, dan Songkhla. Bersandar di sudut salah satu dermaga, kapal biru telur asin menarik perhatian. Warnanya mencolok di antara besi-besi berkarat. Di lambung sisi kiri, tergores nama bercat putih KM Mabiru 22. Mabiru merupakan satu dari beberapa nama khas kapal yang biasa memasok unit pengolahan ikan PT Mabiru R.

Gara-gara itu, mereka kerap disebut Grup Mabiru. Ada juga yang menjuluki mereka Geng Mabiru karena bahteranya terbanyak di Ambon, mencapai 63 kapal. Semuanya beroperasi di bawah empat perusahaan, yaitu PT Tanggul Mina Nusantara, PT Hadidgo, PT Thalindo Arumina Jaya, dan PT Jaring Mas.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat nama Husni Manggabarani. Dia mantan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, yang lima tahun lalu pensiun setelah menjabat inspektur jenderal. Namanya bertebaran di data pemilik kapal buatan Thailand yang dioperasikan Tanggul Mina, Thalindo, dan Jaring Mas. Nama Husni memang tak muncul dalam akta keempat perusahaan Grup Mabiru. Namun lingkungan Kementerian Kelautan meyakini Husni sebagai pemilik sebenarnya Grup Mabiru. "Hengky itu tangan kanannya," kata seorang pejabat lama di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Ada lagi sebutan Raja Ampat" yang beredar luas di antara para pelaku usaha perikanan wilayah timur Indonesia. Itu julukan bagi empat penguasa Laut Arafura. Husni Manggabarani salah satunya. Tiga lainnya: Tex Suryawijaya di Benjina, Maluku, Tomy Winata di Tual, Maluku, dan Burhan Uray di Wanam, Papua. Belakangan nama Burhan Uray, obligor kakap Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, meredup seiring dengan ambruknya Djajanti Group.

Sama seperti Husni, bisnis penangkapan ikan milik Tex Suryawijaya menggunakan kapal bekas Thailand. Tapi nama pengusaha asal Semarang ini lebih terkenal di pelabuhan-pelabuhan perikanan Negeri Gajah Putih. Merujuk pada data Pos PSDKP Benjina, KM Antasena 321 tengah melakukan docking di Thailand. Tapi, kapal tersebut hanya "pinjam izin" agar bisa melaut di Indonesia, "pemilik kapal ini bos orang Thailand." Tex merupakan bos Pusaka Benjina. Grup ini tercatat mengoperasikan 96 kapal perikanan dengan nama lambung Antasena. Sama seperti Mabiru, sebanyak 33 kapal Antasena kini menghilang.

Seorang mantan pejabat Direktorat Jenderal PSDKP yang tahu betul soal izin kapal-kapal ikan eks asing mengatakan, semula, Tex berbisnis dengan bendera PT Pusaka Bahari, yang berdiri pada awal 2000-an di Tual. Ketika itu di sana telah berdiri pangkalan perikanan PT Maritim Timur Jaya (MTJ) dan PT Binar Surya Buana (Binar) milik pengusaha Tomy Winata. Belakangan, kata pejabat tadi, "Tex kalah bersaing di Tual. Pindah ke Benjina, dia mengambil alih perusahaan lokal yang bangkrut."

Masuk Benjina pada 2007, Tex menggunakan bendera PT Pusaka Benjina Resources. Unit pengolahan ikan milik grup ini diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun Tex menampik tudingan bahwa perusahaannya hanya menjadi kedok beroperasinya kapal-kapal buatan luar negeri yang masih dimiliki warga negara asing. "Kami membeli bertahap kapal-kapal itu dari partner di Thailand dengan cara mencicil selama lima tahun," kata Tex.

Tex juga tak mau lagi dianggap sebagai bos Pusaka Benjina. Menurut dia, seluruh saham miliknya di Pusaka Benjina telah dijual empat tahun lalu kepada PT Buana Citra Artapersada dan satu mitra dari luar negeri. Pada 2011, perseroan itu memang beralih status menjadi perusahaan penanaman modal asing dan mengubah komposisi pengurus serta pemilik saham. Namun akta Buana Citra Artapersada, pemegang saham mayoritas Pusaka Benjina, menunjukkan pemilik sekaligus manajer perseroan adalah Ahmad Jauzi dan Legiman Soetrisman. Dua nama ini sudah lama terkenal sebagai kepanjangan tangan Tex di Pusaka Benjina.

Berbeda dengan Tex yang mendatangkan kapal-kapal eks Thailand, Tomy Winata mengoperasikan kapal Cina. Jumlahnya 78 unit dengan nama lambung MTJ dan Binar. Menurut catatan Stasiun Pengawasan Tual, tiga kapal MTJ dan enam kapal Binar menghilang. Di Tual, pangkalan MTJ tak mudah dimasuki, bahkan oleh petugas pengawasan perikanan sekalipun. "Soalnya dijaga aparat. Untuk masuk, harus lapor dulu ke pusat," ujar seorang mantan anggota staf pengawasan perikanan Tual.

Stasiun Pengawasan Tual memergoki MTJ menampung ikan hasil tangkapan delapan kapal PT Sino Indonesia Shunlida Fishing. Padahal pangkalan Sino di Merauke dan peraturan melarang kapal ikan membongkar muatan di luar pangkalannya. Seusai kejadian tersebut, delapan kapal Sino dibekuk di laut lepas.

TW, panggilan Tomy Winata membenarkan kabar bahwa MTJ dan Binar adalah dua perusahaan yang telah dibangunnya sejak 1996. Tapi dia memastikan semua kapal yang beroperasi di kedua perseroan itu taat aturan dan mengantongi dokumen resmi. "Saya justru mendukung sepenuhnya kebijakan Menteri Susi untuk menertibkan kapal eks asing," kata TW. Adapun soal sembilan kapal eks Cina yang tercatat tak diketahui keberadaannya, TW punya alasan. "Kapal-kapal itu sudah di-scrap, dibesituakan. Kami ada laporannya," ujarnya. (RED)

sumber: Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Fisheries Resources Laboratory, Data Kementerian Kelautan dan Perikanan & Tempo.

Rekomendasi

Baca Juga