News Kejahatan Kartel Harga Motor Di Indonesia

Kejahatan Kartel Harga Motor Di Indonesia

sisiusaha (25/8)

creative people.. Alat transportasi yang paling tinggi pertumbuhannya di Indonesia adalah motor, menurut data penjualan sepeda motor dari Asosiasi Industri Sepeda motor Indonesia (AISI) pada tahun 2015 sebanyak 6.480.155 unit. Walaupun mengalami penurunan sebesar 17.6% di banding tahun 2014 yang sebanyak sebanyak 7.867.195 unit, Indonesia tetap menjadi negara yang tertinggi di Asean dalam penjulan motor.

Bersumber dari data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), Yamaha dan Honda menguasai 97 persen pasar motor ini. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, Honda memimpin pasar motor skutik kelas 110-125 cc di Indonesia. Namun ternyata dua pabrikan raksasa sepeda motor di Indonesia, Honda-Yamaha, ditengarai melakukan praktik curang dengan menaikkan harga motornya kepada masyarakat. Menurut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Honda-Yamaha memberikan banderol di luar nalar sebuah produk, demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mensinyalir PT Astra Honda Motor (AHM) dan PT Yamaha Motor Indonesia (YMI) melakukan praktik kartel sepeda motor matik 110-125 cc. Hal ini usai pihaknya mendapat bukti dokumen surat elektronik di mana kedua perusahaan melakukan komunikasi mengenai harga. Ketua KPPU, Syarkawi Rauf mengungkapkan, dua pabrikan asal Jepang tersebut memang terus mendominasi pasar skuter matik di Tanah Air.

KPPU juga menemukan adanya pergerakan harga motor skutik Yamaha dan Honda yang saling beriringan. Kenaikan harga motor skutik Yamaha selalu mengikuti kenaikan harga motor skutik Honda. "Sebenarnya, biaya produksi mereka itu cuma Rp 7-8 jutaan, tapi kini dijual mahal (di atas Rp15 juta per unit). Mereka jual hingga dua kali lipat," kata dia.

Idealnya, kata Syarkawi, mereka jual motor-motor skutiknya dengan harga Rp10 jutaan dengan asumsi margin yang diambil sekira 20 persen. "Sebenarnya angka itu cukuplah bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan," lanjutnya. Persidangan saat ini masih bergulir. KPPU kini menunggu sanggahan dari kedua perusahaan tersebut yang diberikan waktu satu pekan ke depan. Proses persidangan akan berjalan selama tiga bulan, sebelum diputuskan apakah mereka terbukti bersalah atau tidak.

Dalam agenda itu, Majelis Komisi akan mendalami kasus lewat pemeriksaan hasil investigator, keterangan saksi ahli, pihak terlapor, maupun pihak lainnya. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi mengatakan penetapan ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan (LHPP) yang telah disampaikan Majelis Komisi kepada Komisoner pada Selasa (16/8) lalu. 

Pemeriksaan Lanjutan terhadap perkara inisiatif KPPU ini bertujuan untuk menyimpulkan ada atau tidak adanya bukti pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. "Komisioner telah menerima dan menyetujui rekomendasi Majelis Komisi untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap dugaan pelanggaran tersebut yang dilaksanakan pada akhir bulan ini" katanya saat dikonfirmasi pada Senin (22/8/2016). (RED)

Rekomendasi

Baca Juga