Opini Menakar Kepentingan Pengangkatan Archandra Sebagai Menteri ESDM

Menakar Kepentingan Pengangkatan Archandra Sebagai Menteri ESDM

creative people.. Polemik pengangkatan Archandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) oleh Presiden Joko Widodo telah berakhir ketika Mensesneg Pratikno dan Jubir Presiden Johan Budi memberikan pernyataan pemberhentian Archandra sebagai menteri ESDM di Istana Negara semalam.

Namun spekulasi yang beredar mengenai latar belakang pengangkatan Archandra sebagai Menteri ESDM oleh Jokowi justru semakin berkembang. Tentunya bukan sekedar kecolongan identitas kewarganegaraan seorang Archandra, tidak sesederhana itulah institusi kepresidenan dapat kecolongan terhadap identitas seseorang menterinya.

Archandra menjabat sebagai Presiden di Petroneering Houston di Texas. Perusahaan ini bergerak dibidang energi dan minyak. Ia memegang jabatan ini sejak Oktober 2013 lalu. Sejumlah jabatan mentereng lainnya pernah diemban pria kelahiran tanah Minang berusia 45 tahun ini. Ia pernah menjadi Principal Horton Wison Deepwater Inc sejak Oktober 2009 hingga Oktober 2013. Juga pernah bekerja di AGR Deepwater Development System Inc, di Hydrodynamics Lead Floa TEC LLC dan berbagai perusahaan internasional lainnya.

Latar belakang pendidikan Arcandra Tahar adalah Teknik Mesin ITB. Setelah lulus, ia bekerja di Andersen Consulting agar bisa mengumpulkan uang untuk melanjutkan pendidikan S2 di Texas A&M University Ocean Engineering. Tak berhenti sampai disitu, Archandra terus melanjutkan pendidikan S3 Texas di A&M University Ocean Engineering Amerika Serikat juga.

Lalu kepentingan apa yang melatar-belakanginya? Sedikitnya ada dua hal yang menjadi analisis M Abduh Baraba CEO sisiusaha network. Pertama adalah adanya usaha "bersih-bersih" dari mafia migas dalam tubuh kementrian ESDM. Awal persoalan muncul ketika Arcandra minta KPK masuk full ke kementrian ESDM dan bongkar semua kebobrokan disana. Itulah mengapa Arcandra Tahar merupakan satu-satunya menteri yg langsung mengunjungi KPK sesaat setelah dilantik.

Kepada media Arcandra mengaku berkunjung ke KPK hanya mau berkenalan saja. Tapi ada pembicaraan serius disini, dan pembicaraan yg di utarakan saat itu adalah tentang audit. Arcandra Tahar ingin kementrian ESDM akuntable. Sayangnya ada salah satu pimpinan KPK yang membocorkan hasil pertemuan ini, bahwa Menteri Archandra minta dibongkar semua soal mafia migas.

Masih ingatkah dulu awal Pemerintahan Jokowi ada yang gembar-gembor masalah impor minyak murah dari Senegal? Itu proyek gagal total yang dilindungi di era Sudirman Said dan di petieskan. Ini salah satu yang akan dibongkar Arcandra dan KPK. Begitu juga dokumen-dokumen Petral dan masalah SKK Migas, dokumen tersebut sudah lengkap dan siap diserahkan ke KPK. Maka banyak pihak yang gerah oleh Arcandra ini. Arcandra berbeda dengan Sudirman Said yang seolah galak pada satu pihak tapi membela kepentingan pihak lain.

Analisa kedua menakar kepentingan pengangkatan Archandra sebagai Menteri ESDM menyangkut persoalan Blok Masela. Pada tahun 2010 Menteri ESDM Darwin Z. Saleh menyetujui plan of development (PoD) Blok Masela dengan skema FLNG (floating LNG). Sedari awal proyek ini berjalan tidak mulus. Perbedaan pandangan sudah terjadi di dalam pemerintah sendiri, membuat proses perencanaan molor.

Inpex Corporation mengajukan revisi PoD pada September 2014. Proposal baru itu mengajukan peningkatan produksi dari 2,5 juta ton per tahun selama kurun waktu 30 tahun menjadi 7,5 juta ton per tahun selama masa 24 tahun. Pembahasan meluas dengan munculnya opsi onshore yang diajukan Menko Maritim yang lalu, Rizal Ramli. Bola panas terus bergulir, menimbulkan kontroversi dan "perang terbuka" antara kedua kubu.

Presiden menugaskan kementerian ESDM untuk mencari konsultan bereputasi dunia untuk membuat kajian. Pada akhir Desember 2015 konsultan mempresentasikan hasil kajiannya yang menyimpulkan FLNG lebih baik dan lebih menguntungkan negara ketimbang skema onshore. Ternyata Presiden lebih memercayai masukan lain lewat jalur informal yang berasal dari perusahaan milik Archandra yang masuk lewat jalur deputi KSP. Akhirnya Presiden mengambil alih kewenangan Menteri ESDM dengan mengumumkan sendiri secara lisan dalam jumpa pers.

Keputusan secara lisan inilah yang dijadikan landasan bagi Menteri ESDM menyurati Inpex Corporation. Bisa dibayangkan kebingungan yang melanda kontraktor dengan landasan hukum tidak tertulis. Tentu amat berisiko investasi megaproyek senilai 14 miliar dollar AS hanya dilandasi oleh ucapan lisan. Risiko lain adalah Presiden mengambil alih langsung kewenangan yang berada di tangan Menteri ESDM. Jadi bola panas sekarang di tangan Presiden. Boleh jadi penunjukan Archandra antara lain untuk mengamankan keputusan Presiden.

Apapun yang terjadi, Presiden Jokowi secara resmi telah memberhentikan dengan hormat Archandra Tahar sebagai Menteri ESDM setelah muncul berita bahwa dia memiliki dua kewarganegaraan, Indonesia dan Amerika Serikat. Paspor Indonesia beberapa kali digunakannya saat melakukan perjalanan ke Indonesia. Padahal, Archandra telah memiliki paspor AS dan menjadi warga negara itu sejak Maret 2012 dalam proses naturalisasi serta telah mengambil sumpah setia pada AS. Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride). (M Abduh Baraba/RED)

Rekomendasi

Baca Juga